.png){kind=small}
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, pembahasan terkait usulan pilkada melalui DPRD belum memiliki kepastian waktu dan belum tentu dilakukan dalam waktu dekat.
Presiden Prabowo Subianto mengaku tiga kali kalah Pilpres, menepis isu politisasi Makan Bergizi Gratis, dan berbagi pengalaman politik di era Jokowi.
Gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang didorong sejumlah partai politik seperti Golkar, PAN, PKB, Gerindra, dan NasDem dinilai perlu dikaji dengan mempertimbangkan preferensi politik masyarakat.
Mahfud MD menjelaskan bahwa kesepakatan damai ini dapat difasilitasi di berbagai tingkatan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan layanan di empat sektor Utama.
Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terkait upaya pemulihan dan rehabilitasi di tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor
KPK juga mendorong agar setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan orientasi kepentingan publik dalam prinsip pencegahan korupsi.
Sikap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menempuh jalur hukum terhadap akun-akun anonim penyebar fitnah dianggap sikap yang tepat dan proporsional.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP resmi mulai berlaku hari ini.
Kontestasi politik yang berbiaya tinggi, baik dalam pemilihan langsung maupun tidak langsung membawa potensi risiko korupsi
Gagasan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai berpotensi membawa dampak besar terhadap peta politik nasional menjelang Pemilu 2029.
Tuduhan yang mengaitkan SBY dengan isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah fitnah yang tidak berdasar.
Keputusan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membawa tudingan di media sosial ke ranah hukum dinilai bukan sekadar langkah defensif untuk menjaga nama baik, melainkan memiliki makna politik yang lebih strategis.
BEM PTNU Se-Nusantara tolak keras wacana Pilkada dipilih DPRD! Simak alasan penolakan dan daftar partai pendukung penghapusan Pilkada langsung di sini.
Partai Demokrat kini berada di persimpangan sulit terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Dukungan Partai Gerindra terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dinilai semakin menegaskan arah konsolidasi elite partai-partai besar.
DPR tampung usulan Pilkada melalui DPRD untuk efisiensi biaya politik. Dede Yusuf pastikan aspirasi masyarakat sipil tetap jadi pertimbangan utama.
Usulan tersebut masih berada pada koridor konstitusi, dan juga masih sesuai dengan Sila Keempat dalam Pancasila, yakni musyawarah untuk mufakat.
Ketua OKK DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah bersedia menampung seluruh aspirasi terkait wacana perubahan sistem Pilkada, termasuk opsi agar Pilkada kembali dilakukan melalui DPRD.
Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD mendapat dukungan dari sejumlah partai politik besar, seperti Partai Gerindra dan Partai Golkar.
Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sudah cukup lama membahas usulan pemilihan kepala daerah dari DPRD.
