Ini Alasan Panja DPR Gelar Rapat Pembahasan RUU Pemilu Secara Tertutup
Komisi II DPR menyebut rapat Panja RUU Pemilu masih tertutup karena pembahasan baru memasuki tahap perancangan draf.
Komisi II DPR menyebut rapat Panja RUU Pemilu masih tertutup karena pembahasan baru memasuki tahap perancangan draf.
Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki dua pilihan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persoalan syarat pendidikannya.
KPU RI memberikan penjelasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat menghadiri acara di Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Komisi II DPR akan mengkaji putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan Pilpres 2024 secara komprehensif.
Perpres 27/2026 tentang perlindungan ojol resmi terbit. Aturan turunannya ditargetkan terbit paling lambat 31 Desember 2026.
Partai NasDem merespons beredarnya surat yang berisi usulan pemberhentian atau pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen tersebut tercantum nama anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Tonny Tesar.
DPR menegaskan penyusunan RUU Pemilu tak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi juga substansi dan partisipasi bermakna.
Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto membantah anggapan bahwa pergantian Kapolri berkaitan dengan upaya mengurangi pengaruh politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di lingkungan pemerintahan
PDIP meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penjelasan kepada publik mengenai proses verifikasi dokumen persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti pencalonan Pilpres 2024.
RUU LLAJ masuk babak krusial. DPR menyoroti truk ODOL dan meminta pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada sopir.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta menggugurkan legitimasi Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul meminta seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak berspekulasi terkait kelanjutan nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan MK
Politikus PKS, Mardani Ali Sera, terang-terangan mengapresiasi keberanian MK dalam mengambil keputusan tersebut.
DPR perlu terlebih dahulu memahami secara menyeluruh substansi putusan MK sebelum menentukan langkah yang akan ditempuh.
Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut DPR memiliki sejumlah mekanisme politik yang dapat digunakan untuk mendalami persoalan administrasi pencalonan Gibran.
Dokumen tersebut berisi usulan pemberhentian atau impeachment terhadap Gibran melalui mekanisme DPR.
Bawaslu Surakarta menjelaskan proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran saat pencalonan Pilkada 2020 serta kaitannya dengan putusan MK.
Golkar menilai putusan MK soal ijazah Gibran menjadi pelajaran dan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem Pemilu ke depan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan hingga Rabu, 7 Oktober 2026, DPR belum menerima surat presiden (surpres) terkait rencana pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).
KPU menjelaskan verifikasi syarat pendidikan Gibran pada Pilpres 2024 setelah MK menyoroti prinsip kecermatan dan kehati-hatian.