.png){kind=small}
Selama memimpin kementerian yang menangani urusan kepemudaan dan keolahragaan, Dito mendapatkan banyak pelajaran dari Erick Thohir.
Angga Raka Prabowo resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ia janji perkuat koordinasi dan komunikasi publik
Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada Rabu, 17 September 2025, menggantikan Dito Ariotedjo.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), menggantikan Dito Ariotedjo, Rabu, 17 September 2025 di Istana Kepresidenan.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik mantan Wakaplri Komjen (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 97P Tahun 2025.
Komisi tersebut dibentuk guna merumuskan berbagai gagasan perubahan yang harus dilakukan terhadap tubuh Polri
KPU RI memutuskan untuk mencabut Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 yang sebelumnya menetapkan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik.
Aris menegaskan bahwa keputusan itu merupakan hak prerogatif atau hak istimewa Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan pandangannya bahwa ijazah milik calon presiden dan wakil presiden tidak termasuk dalam kategori dokumen rahasia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa keputusan untuk merahasiakan dokumen para capres dan cawapres bukanlah langkah yang dilakukan demi melindungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Komisi XIII DPR RI memandang usulan Menteri HAM Natalius Pigai untuk menyiapkan ruang demonstrasi di kompleks DPR sebagai langkah positif dalam memberikan wadah penyaluran aspirasi masyarakat.
nggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima surat presiden (surpres) terkait posisi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang sempat ramai diperbincangkan publik.
Komisi III DPR RI menargetkan penyelesaian dua RUU penting, yakni RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan RUU Perampasan Aset, agar dapat disahkan sebelum akhir tahun 2025.
Isu ini mencuat setelah beredar kabar mengenai surat dari Presiden kepada DPR terkait pergantian pimpinan Polri.
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Video yang viral tersebut memuat cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan Prabowo, lengkap dengan data capaian program
DPR sampai saat ini belum menerima surpres apapun dari Presiden Prabowo Subianto terkait pergantian Kapolri.
Keputusan Menteri Hukum RI Nomor M.HH-1.AH.11.03 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP.
Politikus Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, resmi mengundurkan diri dari keanggotaannya di Dewan Perwakilan
Wapres Gibran menyebut reshuffle kabinet Presiden Prabowo sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemerintahan dan pelayanan publik
