.png){kind=small}
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri membeberkan capaian kinerja sekaligus berbagai tantangan dalam menjaga kamtibmas sepanjang tahun 2025
Sikap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menempuh jalur hukum terhadap akun-akun anonim penyebar fitnah dianggap sikap yang tepat dan proporsional.
Mulai 2 Januari 2026, pelaku tindak pidana tidak selalu harus menjalani hukuman penjara. Sebagai gantinya, negara membuka opsi pidana kerja sosial
Regulasi ini menjadi dasar hukum untuk menyelaraskan ketentuan pidana dalam ratusan undang-undang sektoral agar sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) versi terbaru resmi berlaku mulai, Kamis 2 Januari 2026
Anggota DPR RI Azis Subekti menilai, reformasi Polri perlu difokuskan pada pembenahan sistem penanganan perkara agar lebih transparan.
Ia mendesak para pembuat konten untuk menghentikan narasi negatif yang secara keliru menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab
Ratusan orang memadati kawasan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Madrid, Spanyol, pada Minggu 4 Januari 2026 untuk menyuarakan protes atas aksi AS di Venezuela.
Korea Utara melontarkan kecaman keras terhadap serangan terbaru Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan presiden negara tersebut. Dalam laporan kantor berita resmi KCNA, Minggu
Peristiwa ini bermula ketika seorang prajurit berinisial Serda M, bersama dengan warga setempat, mencurigai aktivitas dua orang
KUHP baru 2026 ditegaskan tetap melindungi kebebasan berpendapat, memperkuat HAM, membatasi delik aduan, serta memodernisasi sistem peradilan pidana.
Kasus hukum yang melibatkan dokter kecantikan dr. Richard Lee dan dr. Amira Farahnaz alias Doktif (Dokter Detektif) kian memanas.
Pemerintah mulai membuka wacana besar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan kamera badan atau body camera bagi aparat kepolisian
Pemerintah terus mematangkan aturan turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai resmi berlaku sejak 2 Januari 2026.
Jaksa Dituntut Jadi 'Navigator' Utama dalam Transformasi Hukum Pidana Nasional Pasca KUHP dan KUHAP Baru!
KPK mulai mematangkan langkah antisipatif menjelang diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional secara penuh pada 2026.
Komisi III DPR RI merespons beragam narasi publik yang berkembang terkait penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan pandangan yang mengundang perhatian publik ketika membahas arah masa depan penegakan hukum di Indonesia.
Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme menyimpan potensi ancaman serius terhadap HAM, demokrasi, serta prinsip negara hukum, meskipun regulasi tersebut tinggal menunggu persetujuan DPR RI.
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memberikan pernyataan keras mengenai pentingnya penegakan hukum yang bersih dari pengaruh pribadi.
Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk menyampaikan keprihatinan serius atas operasi militer Amerika Serikat di Venezuela.
