Megawati Sebut Banyak Orang Diam karena Takut Dipanggil Polisi!
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal mudahnya seseorang dipanggil polisi hanya karena buka suara atau menyampaikan kebenaran.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal mudahnya seseorang dipanggil polisi hanya karena buka suara atau menyampaikan kebenaran.
Menkopolkam Budi Gunawan mengklaim keputusan pemerintah pusat dalam memutuskan empat pulau yang sempat menjadi polemik masuk wilayah Aceh merupakan langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji meyakini Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara, Polri kian dekat dengan rakyat.
Lewat episode teranyar Podcast Suara Angka, tiga peneliti senior—Adjie Alfarabie, Ardian Sopa, dan host Ade Bhondon—mengupas temuan mengejutkan.
Kuasa hukum bantah Dahlan Iskan jadi tersangka di Polda Jatim. Sebut isu fitnah dan yakin proses hukum berjalan profesional
FSPPB dukung Kejagung tetapkan MRC tersangka kasus migas. Dorong reintegrasi Pertamina demi tata kelola energi bersih dan ketahanan nasional
Mentan Amran laporkan 212 merek beras ke penegak hukum. Diduga tipu kualitas dan kuantitas, rugikan rakyat Rp99 triliun per tahun.
Presiden Prabowo pimpin ratas bahas hukum, cuaca ekstrem, pendidikan, dan koperasi. Lawatan luar negeri ke Prancis juga dijadwalkan usai kunjungan Belgia.
Sebagai penegak hukum, sudah selayak bila advokat mendapat perlindungan hukum atau impunitas dalam menangani perkara tindak pidana yang sedang ditanganinya
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anisa Hidayah kembali menegaskan pentingnya percepatan revisi terhadap RUU KUHAP
Prosesi penyerahan SK Badan Hukum tersebut dilakukan dalam rangkaian peluncuran program nasional Kopdes/Kopkel Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, adanya kerugian besar yang dialami negara akibat praktik pengoplosan beras.
Ditreskrimsus Polda Bali secara resmi menetapkan Direktur Mie Gacoan sebagai tersangka dalam dugaan pelanggaran hak cipta karena memutar musik di gerai tanpa membayar royalti yang semestinya dibayarkan.
Mantan Menteri Perdagangan periode 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, resmi menghirup udara bebas usai menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto, Tom Lembong Kembali ke keluarganya pada Jumat malam, 1 Agustus 2025.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut penuh syukur atas bebasnya Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, setelah Presiden RI Prabowo Subianto memberikan abolisi berdasarkan pertimbangan dan persetujuan DPR RI.
Tom Lembong, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas pemberian abolisi yang resmi membebaskannya dari proses hukum.
Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), dan IM57+ Institute menekankan pentingnya pengaturan teknis terkait pelaksanaan hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi.
Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto yang memberikan abolisi dan amnesti kepada sejumlah tokoh seperti Thomas Lembong dan Hasto Kristiyanto menuai pertanyaan serius dari publik.
Ratusan massa yang berasal dari Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (KMPHI) dan Pujakesuma menggelar aksi unjukrasa di depan Mahkamah Agung (MA) RI.
Kejagung memastikan proses hukum terhadap sembilan terdakwa lain dalam perkara dugaan korupsi gula tidak terhenti, meskipun mantan Mendag Tom Lembong telah memperoleh abolisi dari Presiden.
Mereka berpotensi jadi tersangka karena dianggap mengetahui proses penganiayaan Prada Lucky