.png){kind=small}
Jaksa Dituntut Jadi 'Navigator' Utama dalam Transformasi Hukum Pidana Nasional Pasca KUHP dan KUHAP Baru!
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memberikan pernyataan keras mengenai pentingnya penegakan hukum yang bersih dari pengaruh pribadi.
Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk menyampaikan keprihatinan serius atas operasi militer Amerika Serikat di Venezuela.
Bareskrim Polri kembali menegaskan keseriusannya dalam memerangi praktik perjudian online yang semakin meresahkan masyarakat luas.
Volker Türk, secara tegas menyatakan bahwa operasi militer Amerika Serikat (AS) baru-baru ini di Venezuela telah merusak prinsip dasar hukum internasional
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas respons pelaporan Pandji Pragiwaksono. Publik diminta cek unsur pidana dalam KUHP baru sebelum berasumsi.
Trump menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan hukum internasional sebagai batasan dalam menjalankan kekuasaannya, baik saat mengambil keputusan politik, militer, maupun ekonomi.
Pagar laut di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, yang dinilai masih berlanjut hingga kini.
Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih mendalami laporan terhadap Panji Pragiwaksono (PW) dengan menjadwalkan pemeriksaan para pelapor serta meminta keterangan dari sejumlah ahli.
DPR RI menggelar sidang paripurna pembukaan pada Selasa, 13 Januari 2026. Dalam pidato pembukaannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti mulai diterapkannya KUHP dan KUHAP.
Direktur Sekata Institute, Andri Frediansyah menyoroti masih berlanjutnya pembangunan pagar laut dan kegiatan pengurugan di kawasan PIK 2, meskipun izin proyek tersebut telah dicabut dan menjadi perhatian publik sejak Januari 2025.
Sidang pembuktian ke-2 dalam perkara pengadaan Chromebook mengungkap fakta bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan Ibrahim Arief mengarahkan atau menentukan kebijakan penggunaan Chromebook
Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dalam rapat yang digelar, Kamis, 15 Januari 2026.
Kasus pagar laut di pesisir Tangerang kembali disorot sebagai cermin ketimpangan penegakan hukum di sektor sumber daya alam.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai putusan pidana pengawasan terhadap Laras Faizati sebagai bukti nyata bahwa penerapan KUHP dan KUHAP baru membawa arah penegakan hukum yang lebih adil.
DPR RI bersama Badan Keahlian (BK) DPR RI membedah progres penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU Perampasan Aset sekaligus RUU Hukum Acara Perdata (HAPer).
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memperkuat langkah penegakan hukum terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas berisiko tinggi dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya.
Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri sebagai partai politik dan memasang target ambisius untuk terdaftar di Kementerian Hukum pada Februari 2026.
Rismon Sianipar merespons langkah Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis yang memilih penyelesaian melalui restorative justice (RJ) dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo
Kamera pada mobil patroli, kini petugas dibekali ponsel pintar khusus yang telah terintegrasi langsung dengan sistem ETLE Presisi.
Kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang dinilai bukan lagi sekadar persoalan pelanggaran tata ruang.
