Polda Banten Terjunkan 1.200 Personel Pada Operasi Zebra Maung 2025
Kepolisian Daerah (Polda) Banten mulai melaksanakan Operasi Zebra Maung 2025 pada Senin, 17 November 2025.
Kepolisian Daerah (Polda) Banten mulai melaksanakan Operasi Zebra Maung 2025 pada Senin, 17 November 2025.
Menkum Supratman Andi Agtas menegaskan, ketentuan MK terkait larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil akan dimasukkan secara tegas dalam RUU Polri yang tengah disiapkan.
Pelaksanaan Operasi Zebra 2025 Polresta Tangerang sejak Senin (17/11/2025).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto angkat bicara mengenai pengesahan Undang-Undang KUHAP yang ramai menjadi sorotan publik.
Mahfud MD dengan tegas menyatakan bahwa perkara yang melibatkan Roy Suryo cs tidak bisa dibawa ke ranah perdata, melainkan pidana.
Tim kuasa hukum Roy Suryo Cs menegaskan sikap menolak opsi penyelesaian melalui mediasi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Operasi tahap ketiga itu menyasar Blok Gunung Peti dan Cibuluh-Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi,
Operasi Zebra Maung 2025 kembali digelar di seluruh wilayah Banten, termasuk Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.
Penyidik Polda Metro Jaya hingga kini belum dapat meminta keterangan dari Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) terkait kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta.
Polisi mengungkap asal-usul bahan peledak yang digunakan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Penanganan kasus ledakan di SMA 72 yang ditangani Polda Metro Jaya kini telah naik ke tahap penyidikan.
BEM PTNU Se-Nusantara dukung pengesahan KUHAP baru sebagai reformasi hukum mendesak, soroti tantangan, peluang perlindungan HAM, dan kritik minimnya ruang dialog.
Presiden Prabowo kemudian menelaah laporan dan berdiskusi secara mendalam mengenai berbagai persoalan hukum yang sedang berkembang di Tanah Air.
Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi memulai pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana.
Ketua Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa siapa pun yang menilai ada kecacatan dalam aturan KUHAP baru dipersilakan mengajukan uji materi ke MK.
Presiden telah mengamati rangkaian komunikasi antara DPR dan pemerintah terkait dinamika kasus yang mencuat sejak Juli 2024 itu.
Keputusan Presiden itu merupakan hasil dari rangkaian kajian yang dilakukan pemerintah setelah menerima banyak aspirasi masyarakat
Salinan keputusan presiden (keppres) harus dimiliki Menteri Hukum sebagai pengusul pemberian rehabilitasi.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi.
Operasi Zebra Jaya 2025: Pelanggaran ETLE meledak 596%! Korlantas pamer strategi baru menilang. Tilang manual anjlok! Cek data lengkapnya.