.png){kind=small}
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi menetapkan skema baru pembagian kuota haji antarprovinsi untuk musim haji 1447 H/2026 M.
Pengesahan dilakukan melalui pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna ke-8 pada masa persidangan II tahun sidang 2025–2026,
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, lembaganya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki posisi sipil.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto angkat bicara mengenai pengesahan Undang-Undang KUHAP yang ramai menjadi sorotan publik.
Australia membuat gebrakan besar di kancah global! Untuk pertama kalinya di dunia, negara tersebut akan memberlakukan larangan ketat bagi anak-anak di bawah usia 16
Lima mahasiswa mengggat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi gugatan terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).
Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi memulai pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana.
Dalil menghendaki pembatasan periodisasi masa jabatan pimpinan partai politik sebagaimana organisasi advokat tidaklah tepat.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya kelompok-kelompok yang dinilainya hanya fokus mencari celah
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pemberhentian Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dapat dilakukan melalui mekanisme politik di DPRD.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyatakan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan 2 Undang-undang.
Pakar politik dan partai-partai tegas menolak koalisi permanen. Tanpa reformasi sistem, ide ini bisa menyuburkan kartel politik dan korupsi! Simak analisisnya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo bakal membentuk Majelis Adat Betawi yang menaungi seluruh organisasi masyarakat (ormas) Betawi di Jakarta.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menepis anggapan bahwa Polri membangkang putusan MK melalui terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Kepolisian.
Putusan kedua perkara itu akan diucapkan Mahkamah mulai pukul 13.30 WIB bersamaan dengan delapan perkara uji materi lainnya.
Pemerintah menerbitkan PP sebagai dasar pengaturan penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian, alih-alih langsung merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa hingga saat ini KPK masih memerlukan dukungan personel dari Polri untuk menjalankan tugas-tugas tertentu di lembaganya.
Pemda DIY dan Kejaksaan Tinggi DIY resmi menandatangani Memorandum of Understanding Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial
UU itu diteken pada bulan ini, penerapan UU KUHAP bersamaan dengan KUHP pada 2 Januari 2026 mendatang.
Secara spesifik, dokumen KUHP baru menyebutkan bahwa pelapor yang sah adalah suami atau istri, orang tua, atau anak dari pihak yang bersangkutan