.png){kind=small}
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memastikan seluruh nasihat dan masukan yang diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto tidak akan disampaikan kepada publik.
DPR RI resmi mengetok palu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna.
DPR RI resmi mengetok palu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna.
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta menggugurkan legitimasi Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia.
RUU LLAJ masuk babak krusial. DPR menyoroti truk ODOL dan meminta pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada sopir.
DPR menegaskan penyusunan RUU Pemilu tak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi juga substansi dan partisipasi bermakna.
Komisi II DPR menyebut rapat Panja RUU Pemilu masih tertutup karena pembahasan baru memasuki tahap perancangan draf.
Pemerintah berupaya mempercepat revisi Undang-Undang (UU) Narkotika dan Psikotropika untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas atau overkapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).
Mahfud MD, melontarkan kritik terhadap pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto.
NasDem memastikan dukungan kepada Prabowo hingga 2029, tetapi belum menentukan sikap untuk Pilpres 2029 dan menunggu tahapan pemilu serta UU Pemilu.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) akan memuat ketentuan khusus untuk mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mempertanyakan perannya dalam perkara pemberian uang Rp55 miliar dari Tan Kian kepada Ferry Hongkriwang.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Tandyo Budi Revita menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penataan aturan peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum.
Maruli menilai ketentuan hukum di lingkungan militer selama ini memiliki sanksi yang lebih keras dibandingkan peradilan umum.