.png){kind=small}
Pembahasan mengenai besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) masih menjadi bagian dari komunikasi antarpartai politik dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Wacana perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen untuk Pemilu 2029 masih menjadi bahan pembahasan di antara partai politik.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan seluruh fraksi terkait pengesahan RUU tersebut. Para legislator kemudian menyatakan persetujuan terhadap rancangan regulasi yang mengatur pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI, Bambang Soesatyo, menilai usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen merupakan langkah yang patut dipertimbangkan secara matang.
Saan Mustopa memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset terus berjalan di Komisi III DPR RI dengan target pengesahan 15 Desember 2026.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memasang target tegas untuk merampungkan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026.
Pemerintah mengikuti pembahasan ambang batas parlemen dan presiden antarparpol sambil menunggu agenda resmi revisi UU Pemilu.
Partai Demokrat mengusulkan dapil nasional dalam Pemilu DPR RI untuk mengakomodasi suara partai yang tidak terkonversi menjadi kursi.
DPR menargetkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan rampung Oktober 2026 setelah memediasi perbedaan pandangan buruh dan pengusaha.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan usulan parpol parlemen dan nonparlemen akan menjadi masukan Komisi II DPR dalam revisi UU Pemilu.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu masih berada dalam tahap awal
Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella mengusulkan adanya perluasan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Hanura mengusulkan kewenangan DKPP diperluas agar dugaan pelanggaran pidana penyelenggara Pemilu dapat diteruskan ke penegak hukum.
DPR menargetkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan disahkan paling lambat 8 Oktober 2026 sebelum memasuki masa reses.
Legislator PKS Abdul Fikri Faqih mendorong sinkronisasi regulasi pendidikan lewat revisi UU Sisdiknas agar pendidikan gratis mencakup sekolah swasta.
Pemerintah masih menunggu usulan DPR terkait presidential threshold dalam RUU Pemilu sebelum menentukan sikap.
Komisi V DPR mulai membahas revisi UU LLAJ bersama pemerintah. DIM pemerintah mencapai sekitar 1.200 dan mencakup angkutan daring.
Pemerintah menyetujui sanksi pidana dalam RUU LLAJ bagi pemilik kendaraan ODOL, korporasi, hingga pemilik barang.
RUU LLAJ mengatur pajak perusahaan transportasi online, dana preservasi jalan, hak aplikator, hingga sanksi pelanggaran.
Rapat Paripurna dijadwalkan dimulai pukul 09.30 WIB. Kegiatan tersebut akan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, mengusulkan pembentukan lembaga baru bernama Dewas Penyelenggara Pemilu dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.