.png)
Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi.
fin.co.id - Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi mengatakan, ada sejumlah kementerian atau lembaga salah tafsir terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025. Efisiensi anggaran, kata dia, berlaku untuk kegiatan seremonial atau yang tidak memiliki dampak luas terhadap masyarakat.
"Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir,” kata Hasan dalam keterangannya, Jumat 14 Februari 2025.
Dia menepis mencuatnya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Kata dia, karyawan kontrak yang tidak diperpanjang bukan karena efisiensi.
"Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya," kata Hasan.
Hasan mengatakan, tidak ada PHK buntut dari efisiensi anggaran. "Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada," sambungnya.
Dia mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025 merupakan bukti Presiden Prabowo Subianto sangat detail. Bahkan, kata dia, hal itu sebagai bukti perhatiannya Prabowo terhadap APBN 2025 yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Istilahnya itu God is in the details, dari memperhatikan hal-hal kecil, dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan sembilan. Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita," kata Hasan.
Baca Juga
Di menerangkan hasil penyisiran anggaran menunjukkan cukup banyak belanja barang dan modal yang tidak substansial. Belanja-belanja itu pun dinilai jika ditiadakan tidak masalah, misalnya seperti pembelian ATK, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, perjalanan dinas, dan beberapa pengeluaran lainnya.
"Clear pesan Presiden, bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat," tegas Hasan.
(Anisha Aprilia)
