.png)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto.
fin.co.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto minta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengurangi protokolernya untuk efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan Setyo dalam Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 di Gedung ACLC, Jakarta.
"Protokoler sebaiknya dikurangi Bapak Ibu Kepala Daerah. Ibarat kata berkunjung segala macam, dikurangi lah itu bagian dari efisensi. Jangan sampai pasukannya terlalu banyak," kata Setyo dalam paparannya, Rabu 5 Maret 2025.
Dia juga menyinggung soal adanya efisiesi yang telah dilakukan Lembaga Antirasuah yang sudah dilakukan sejak lama.
"Kalau bicara soal efisiensi, bapak ibu di daerah. KPK ini sudah super efisien. Sejak jaman dulu, 2018 saya masuk sini sudah efisien. Enggak ada kami terlalu banyak protokoler," jelasnya.
Adapun, Setyo menyampaikan skor MCP tahun 2024 berada di angka 76. Naik satu poin dari tahun sebelumnya. Skor MCP KPK merupakan hasil pengukuran perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka pencegahan korupsi.
Peluncuran MCP sekaligus untuk memastikan standar minimal tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan efisien dapat diterapkan di seluruh daerah.
Dalam menjalankan program tersebut, KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca Juga
“Kemudian skornya dari penilaian selama tahun 2024 itu diperoleh skor sebesar 76. Jadi, skor ini dibandingkan tahun sebelumnya ada peningkatan 1 poin dari 75 ke 76,” kata Setyo.
MCP memotret delapan fokus area, antara lain perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengawasan internal, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan optimalisasi pajak daerah.
“Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah baik yang ada di provinsi, kota madya dan kabupaten yang sudah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan 8 fokus area tersebut. Tetapi, tentu kami juga berharap bahwa ini bisa ditingkatkan lebih baik lagi,” ucap Setyo.
Setyo menyoroti poin pengadaan barang/jasa yang nilainya masih sangat jauh dari yang diharapkan yakni 68.
Dia mengingatkan kepala daerah terpilih dapat memberi penekanan kepada seluruh pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan transparansi. “Bahkan kami mendorong melakukan pengadaan secara konsolidasi,” ujarnya.
Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya mengapresiasi langkah KPK terkait kerja-kerja pencegahan korupsi tersebut.
Dalam kesempatan ini, ia mengatakan keberhasilan daerah juga ada peran besar dari Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Terkait hal ini, peran APIP juga menjadi kunci karena tampilan daerah sangat ditentukan bagaimana profesionalisme dari APIP. Kita minta support terus dari KPK,” kata dia.
