.png)
Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengaku prihatin kasus dugaan korupsi yang menjerat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkot Tangsel, Wahyunoto Lukman (WL). Foto: Candra Pratama
fin.co.id - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengaku prihatin kasus dugaan korupsi yang menjerat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkot Tangsel, Wahyunoto Lukman (WL). Anak buah Benyamin itu kini sudah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan sampah anggaran 2024.
Benyamin meminta, agar Wahyunoto Lukman bisa bersikap kooperatif dengan penengak hukum untuk membongkar kasus ini. Karena, kata dia, dengan demikian kasus ini cepat selesai.
"Saya sepenuhnya menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku dan saya berharap kepada teman-teman agar selalu kooperatif dengan proses hukum yang sedang berjalan," ujarnya kepada awak media, Rabu, 16 April 2025.
Benyamin juga mengingatkan kepada seluruh pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel untuk selalu mematuhi aturan dalam menjalankan pekerjaan di bidang masing-masing.
Dia mengatakan, permasalahan sampah harus diselesaikan walaupun saat ini dinas terkait sedang menjalankan proses hukum. Oleh karena itu, Benyamin akan menunjuk Pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan tersebut.
"Pastinya saya harus menunjuk Plt untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut, agar program dan kegiatan yang saat ini telah kami rencanakan dapat berjalan dengan baik," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan tersangka terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bernama Wahyunoto Lukman. Dia ditetapkan atas dugaan korupsi terkait pengelolaan sampah dengan nilai proyek mencapai Rp75,9 miliar untuk tahun 2024.
Baca Juga
"Pada hari ini, selasa tanggal 15 April 2025, penyidik Kejaksaan Tinggi Banten kembali melakukan penahanan terhadap tersangka WL selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan," kata Kasi Penkum Kejati Banten, Rangga Adekresna, Selasa 15 April.
Rangga mengatakan, Wahyunoto dalam kasus ini berperan yang menyiapkan pengadaan terhadap penyedia barang dan jasa yakni dari PT EPP dengan nilai kontrak Rp75,9 miliar. Dalam prosesnya, Wahyunoto mempersiapakan pengadaan pekerjaan pengakutan dan pengelolaan sampah untuk memenangkan tender dari PT EPP.
Dia bersengkokol dengan Direktur PT EPP yakni Sukron Yuliadi Mufti untuk mengurus klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) PT EPP. Tujuannya agar memiliki KBLI Pengelolaan Sampah, tidak hanya KBLI Pengangkutan.
(Candra Pratama)
