Bawa 3 Tuntutan, Ojol Ancam Demo "Brutal" di Jakarta

fin.co.id - Asosiasi ojek online (Ojol)Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Garda Indonesia mengancam bakal kembali demo protes besar-besaran di Jakarta. Demo yang akan digelar pada 20 Mei 2025 ini tampak berbeda, karena mereka ogah demo damai tapi 'brutal' hal itu agar tuntutannya didengar pemerintah dan aplikator ojol.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, pihaknya membawa tiga tuntutan untuk Presiden Prabowo Subianto. Kata Igun, tuntutan pertama yakni meminta adanya payung hukum komprehensif bagi pengemudi ojol dan kurir online (kurol).

Kedua, kata Igun, pemerintah merevisi potongan biaya aplikasi bagi ojol dan kurol maksimal 10 persen. Ketiga, kata dia, Prabowo diminta menertibkan regulasi tarif ojol dan kurol, serta hapuskan aceng, slot, dan double order.

"Harapan kami aksi, Presiden RI Prabowo Subianto mau mendengarkan permohonan tuntutan kami ini dan berlaku total seluruh Indonesia. Sehingga aksi keras dan brutal dari para ojol dan kurol yang sudah habis kesabarannya tidak perlu terjadi," kata Igun kepada wartawan, Senin 21 April 2025.

Menurutnya, pengemudi ojol seluruh Indonesia sudah habis kesabaran dan toleransinya terhadap arogansi korporat aplikator-aplikator asing besar yang saat ini beroperasi. Kata dia, sebagian perusahaan aplikator ini awalnya dibuat dan dirintis oleh anak bangsa, namun saat ini sebagian besar sahamnya sudah diakuisisi oleh investor asing.

"Semenjak sebagian besar kepemilikan platform aplikator tersebut dimiliki oleh asing ini perusahaan platform aplikasi transportasi online makin arogan menerapkan tarif semurah mungkin, mereka berlomba-lomba menerapkan tarif semurah mungkin dengan alibi perang tarif," katanya.

Igun melanjutkan, terjadinya perang tarif diperparah oleh platform aplikator asing yang melanggar biaya potongan yang diterapkan Kepmenhub KP 667/2022. Sebelumnya, kata Igun, biaya potongan aplikasi sebesar 15 persen, kemudian diubah oleh Kementerian Perhubungan menjadi melalui KP 1001/2022, menjadi sebesar 20 persen.

Namun ternyata biaya potongan aplikasi 20 persen ini dianggap tidak cukup oleh para perusahaan aplikator asing. Sehingga saat ini pengemudi ojol dikenakan biaya potongan aplikasi hampir 50 persen.

Belum lagi perusahaan-perusahaan platform asing ini menerapkan skema tarif murah seperti aceng, slot, double order dan lainnya yang notabene sangat merugikan pengemudi ojol dan kurol.

"Karena pengemudi yang menolak ikut program aceng, slot, double order dll tidak akan diberikan order oleh aplikator membuat pengemudi reguler yang tidak mau ikut serta skema tarif paket murah dalam sehari tidak akan mendapat order sama sekali sehingga pengemudi dengan terpaksa harus ikuti aturan main aplikator jika ingin dapat order dan dipaksa menjalani order dengan tarif yang tidak manusiawi," tutur Igun.

Dari berbagai sikap arogan ini pihaknya mengambil sikap karena perusahaan-perusahaan aplikator asing ini sudah tidak bisa diajak kerjasama dengan baik. Pengusaha aplikator Igun anggap tidak ada lagi toleransi untuk menyelesaikan keluhan-keluhan para pengemudi ojol dan kurol.

"Maka sikap kami adalah "Perlawanan Keras dan Brutal" terhadap perusahaan-perusahaan platform aplikator asing yang sudah arogan terhadap pengemudi ojolnya, membangkang regulasi Pemerintah RI," pungkasnya.

(Cahyono)