.png)
Ijazah Jokowi
fin.co.id - Isu ijazah palsu yang kembali diarahkan kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dinilai bukan sekadar serangan terhadap pribadi mantan presiden tersebut, melainkan memiliki tujuan politis yang lebih dalam.
Pengamat Kebijakan Publik dari Welbeing Technology, Asep Kususanto, menilai bahwa narasi ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi sarat muatan politis dan berpotensi merusak stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kalau diamati sepintas, mengapa Pak Jokowi kerap menjadi sasaran tembak, meski telah purna tugas? Saya kira ada sasaran antara melalui Pak Jokowi yang agenda latennya adalah untuk meruntuhkan moril pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran," ujar Asep dalam diskusi publik 'Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi' di Jakarta, Kamis 24 April 2025.
Menurutnya, sejarah hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo menjadi alasan kuat di balik munculnya isu ini.
"Peran Pak Jokowi pula yang membantu jalan Pak Prabowo menjadi presiden. Jadi, isu ijazah palsu ini menurut saya tidak hanya untuk membunuh karakter Pak Jokowi tetapi juga untuk melemahkan moril pemerintahan ini untuk tetap solid bekerja memenuhi visi Astacita," tegasnya.
Lebih lanjut, Asep mengingatkan potensi ancaman terhadap stabilitas politik nasional apabila serangan terhadap Jokowi terus berlanjut.
"Sebab, figur Jokowi ini tidak hanya mantan presiden tetapi juga simbol pemersatu. Jika terus dihantam, sangat mungkin memicu destabilisasi politik," sambungnya.
Baca Juga
Hal senada juga disampaikan Analis Ekonomi dan Politik, Mardiyanto.
Ia menilai, narasi yang menyerang Jokowi sejatinya berupaya merawat pesimisme terhadap agenda pembangunan nasional pemerintah.
Dimana, isu ini diarahkan agar prospek pembangunan dan visi Astacita menjadi bias dan kabur, dan efek dominonya mengguncang pelaku usaha.
"Figur Pak Jokowi relatif diterima di semua kalangan, baik masyarakat kecil maupun elit. Maka ketika beliau diserang, efek psikologisnya besar," terang Mardiyanto.
Ia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki kepemimpinan yang mandiri dan tidak mudah diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh Jokowi sendiri.
