Gandeng Universitas As-S'yafi'iyah, Ketua Peradin Jakarta Ridho Pandoe Dorong Transformasi Pendidikan Advokat

fin.co.id - Ketua Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) DKI Jakarta, Ridho Pandoe menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Peradin BPW DKI Jakarta dan Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA). Penandatanganan MoU disaksikan sejumlah petinggi Yayasan Perguruan Tinggi As-Syafi’iyah (YAPTA).

Ridho Pandoe mengatakan, kolaborasi ini bukan sekadar simbolis, namun akan diimplementasikan dalam lima program utama yang menyasar peningkatan kualitas dan kapabilitas insan hukum di Indonesia. Kerja sama ini menandai komitmen bersama dalam memperkuat sinergi di bidang pendidikan hukum, pelatihan profesi, hingga pemberdayaan ekonomi.

“Kerja sama ini adalah bentuk langkah kongkret Peradin DKI Jakarta untuk memperluas akses pendidikan hukum yang berkualitas sekaligus membangun ekosistem advokat yang profesional dan siap menghadapi tantangan global,” kata Ridho Pandoe dalam keterangannya, Kamis, 8 Mei 2025.

Ridho Pandoe mengatakan, kerja sama ini juga menjadi langkah awal menuju transformasi profesi hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman.

“Kami ingin membangun sinergi antara dunia akademik dan dunia profesi, agar advokat masa depan tidak hanya cakap hukum, tapi juga peka terhadap dinamika sosial, dan ekonomi masyarakat,” katanya.

Kerja sama ini diharapkan menjadi model kemitraan strategis yang bisa direplikasi oleh wilayah lain dalam memperkuat profesionalisme advokat Indonesia. Dia mengatakan, ada lima program utama dalam kerja sama ini.

Pertama, kata dia, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bakal menjadi fondasi utama dalam membekali calon advokat dengan keilmuan dan etika profesi. Kedua, pelatihan advokat untuk meningkatkan kompetensi praktisi hukum.

"Ketiga, dosen, praktisi hukum dari Peradin untuk mengajar langsung di Universitas Assyafiiyah. Keempat, program sertifikasi mediasi yakni jalur pengakuan resmi bagi mediator profesional," katanya.

Masih kata Ridho Pandoe, sinergi ekonomi antar alumni, mahasiswa, dan komunitas hukum. Kemudian, lembaga bantuan hukum dan konsultasi.