Pemerintah Siapkan Rp10 Triliun untuk Bangun 219 Sekolah Rakyat dengan Model Boarding

fin.co.id – Pemerintah mulai tancap gas untuk wujudkan program unggulan di sektor pendidikan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan dana hingga Rp10 triliun untuk membangun 219 unit Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Program ini jadi langkah konkret Presiden Prabowo Subianto dalam memberi akses pendidikan berkualitas ke masyarakat miskin ekstrem.

"Untuk Sekolah Rakyat, anggaran APBN-nya ada di kami. Ini disiapkan untuk tahap I dan II total Rp10 triliun. Tapi sebagian besar akan diserap pada 2026,” ungkap Menteri PU Dody Hanggodo dalam konferensi pers di Auditorium PU, Jakarta Selatan, Senin, 26 Mei 2025.

Tahap I Dikebut, Target 64 Sekolah Rampung Juli 2025

Pembangunan tahap pertama dibagi dua: tahap 1A dan 1B. Untuk tahap 1A, ditargetkan 63–64 sekolah selesai dan siap digunakan mulai Juli 2025. Pembagian ini bertujuan menjaga kualitas bangunan agar tidak asal jadi.

“Kalau semua dimasukkan ke tahap 1A, kami khawatir kualitas bangunan jadi dikorbankan karena mengejar deadline. Kami ingin hasilnya mendekati sempurna,” jelas Dody.

Proses rekrutmen guru dan siswa juga sudah berjalan lewat koordinasi dengan Kementerian Sosial. Program ini dipersiapkan menyambut tahun ajaran 2025/2026.

Konsep Boarding School: SD Sampai SMA dalam Satu Kawasan

Sekolah Rakyat nantinya bukan sekolah biasa. Menurut Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PU Maulidya Indah Junica, sekolah tahap II akan mengusung konsep boarding school. Artinya, dalam satu kawasan akan ada SD, SMP, SMA, lengkap dengan asrama, perpustakaan, masjid, serta fasilitas sanitasi yang layak.

“Targetnya 100 sekolah per tahun. Anggaran per unit sekitar Rp100 miliar karena ada pemetaan lahan, mebel, tempat ibadah, dan kebutuhan dasar lainnya seperti air bersih,” ungkap Maulidya.

Saat ini progres konstruksi pun menunjukkan hasil positif. “Dari rencana 3,29%, realisasi sudah 4,5%. Jadi ada deviasi positif 1,3%,” tambahnya.

Temanggung Jadi Lokasi Awal, Legalitas Lahan Diperketat

Salah satu lokasi yang sudah dikunjungi adalah Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Lahan seluas 5,3 hektare itu diusulkan sebagai calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Dody menegaskan pentingnya legalitas dan tata ruang. “Pastikan status tanah dan tata ruang sesuai. Koordinasi dengan BPN sangat krusial,” ujarnya.

Wilayah pembangunan juga diprioritaskan untuk area dengan kategori desil 1, atau masyarakat dalam kondisi miskin ekstrem. Tujuannya jelas: menghadirkan pendidikan bermutu langsung di lingkungan yang paling membutuhkan.