.png)
fin.co.id - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mendesak pemerintah menindak tegas terhadap perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Terutama, kata dia, tambang ilegal yang merusak lingkungan di wilayah tersebut.
"Jangan malah yang disasar adalah tambang di Pulau GAG milik BUMN yang jauh dari daerah pariwisata Raja Ampat," kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin, 9 Juni 2025.
Perusahaan tambang nikel di Raja Ampat tidak hanya PT GAG Nikel saja. Tetapi, kata dia, masih ada sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan Raja Ampat.
"Yang dihebohkan dan dilaporkan masyarakat kan terutama adalah tambang yang dekat dengan obyek wisata tersebut. Jangan dibelokkan atau pilih kasih," pungkasnya.
Maka itu, dia meminta menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menindak tegas semua perusahaan tambang yang mencemari lingkungan laut Raja Ampat. Menurut Mulyanto, banyak perusahaan tambang tidak menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai penguatan dari konsep Good Corporate Governance (GCG).
Dia menilai, perusahaan seharusnya mengedepankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar mengejar keuntungan jangka pendek. “Jangan sampai masyarakat justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat bisnis tambang di wilayah mereka,” pungkasnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan, pemerintah wajib turun tangan secara aktif untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari potensi kerusakan permanen. “Keindahan dan keanekaragaman hayati Raja Ampat adalah warisan dunia yang harus dijaga dan dilestarikan demi generasi mendatang. Pemerintah harus adil dan hadir melindungi hak rakyat,” tegas Mulyanto.
(Anisha Aprilia)
