Mentan Laporkan 212 Merek Beras Bermasalah, Kerugian Diperkirakan Capai Rp99 Triliun per Tahun

Bambang menjelaskan, proses pidana tidak hanya berhenti pada klarifikasi atau pengakuan pelaku saja. Penanganan kasus harus disertai bukti yang kuat agar prosesnya transparan dan objektif.

“Tanpa pengawalan, proses penyidikan sangat dominan unsur subjektivitas penyidiknya dan bisa dihentikan dengan dalih kurang barang bukti,” tegas Bambang.

Bambang meminta agar penanganan kasus terhadap sekitar 200 produsen beras yang dilaporkan Kementan tidak berhenti di tengah jalan dan dikawal publik agar berjalan sesuai aturan hukum.

“Empat yang diperiksa bisa jadi karena penjadwalan saja. Yang pasti 200 produsen beras yang dilaporkan Kementan semua harus diproses sampai tuntas hingga pengadilan,” imbuhnya.

Pakar Sebut Ada Anomali Harga Beras Meski Stok Tinggi

Di sisi lain, Pakar Pertanian Suardi Bakri menyoroti fenomena naiknya harga beras di pasaran, yang bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Padahal, ia mencatat produksi dan stok beras Indonesia sebenarnya mencetak rekor tertinggi.

“Jika komoditi beras ini mengikuti mekanisme pasar, maka jika stoknya banyak, seharusnya harga bisa stabil. Namun, jika stoknya sedikit, tentunya harga akan bergerak naik. Jika ini tidak terjadi, berarti ada distorsi di pasar,” kata Suardi.

Menurutnya, distorsi harga beras bisa terjadi jika ada pihak-pihak besar yang mengubah pola pasar persaingan sempurna menjadi pasar monopoli. Karena itu, ia menilai langkah pemerintah melawan monopoli sangat penting.

“Hanya pemerintah yang bisa mencegah para pemain besar memonopoli distribusi beras di lapangan,” tegasnya.

Suardi berharap pemerintah terus mengawasi pasar beras demi menjaga harga tetap stabil dan wajar.

“Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati harga beras yang wajar dan terjangkau,” pungkasnya. (Rafi Adhi)