.png)
fin.co.id - Usulan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD atau bahkan ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat kembali menjadi perbincangan setelah disuarakan oleh Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Menanggapi isu tersebut, Ketua Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas, menyampaikan bahwa gagasan ini perlu dikaji secara komprehensif, melibatkan banyak pihak, termasuk kalangan akademisi dan masyarakat.
"Kalau itu menurut saya, itu kan perlu ada kajian strategis, perlu kita kaji kembali kira-kira apa efek positifnya maupun efek negatifnya," ujar Ridwan Andreas kepada wartawan, Jumat, 25 Juli 2025.
Ia mengakui bahwa pemilihan umum seperti pilkada dan pilpres merupakan bentuk pesta demokrasi rakyat. Namun, ia menyoroti bahwa penyelenggaraan secara serentak membutuhkan tenaga, biaya, dan sumber daya logistik yang besar.
Meski demikian, ia menilai bahwa setiap perubahan sistem harus dianalisis secara objektif dan tidak emosional.
"Jadi nanti kajian-kajian itu akan kita kaji kembali karena kita juga sadar diri," lanjutnya.
Ridwan juga mengingatkan agar keputusan yang diambil tidak tergesa-gesa. Ia menegaskan perlunya membuka ruang diskusi mendalam sebelum menghidupkan kembali sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagaimana di masa lalu.
"Nah toh nanti kalau kita mesti kembali lagi ke zaman dulu ya, pemilihan bupati maupun gubernur itu dipilih sama anggota DPRD ya, itu kita harus kaji ulang. Harus kita kaji kembali lah, bukan kaji ulang, kita kaji kembali," tuturnya.
Di sisi lain, Muhammad Sarmuji, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menyampaikan pentingnya memperluas opsi dalam menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah. Ia menilai bahwa pelibatan masyarakat daerah tetap menjadi hal utama yang tidak boleh diabaikan.
"Kita perlu memperbanyak opsi. Rasanya kalau ditunjuk langsung oleh pusat keterlibatan daerah menjadi nihil. Akan lebih bagus tetap ada keterlibatan representasi masyarakat daerah," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (25/7/2025).
Menurutnya, pilkada bukan hanya soal logistik atau pengeluaran biaya besar, tetapi lebih dari itu, berkaitan erat dengan hubungan emosional antara kepala daerah dan rakyat yang dipimpinnya.
"Pilkada bukan hanya soal uang. Tapi juga tentang keterikatan emosional dengan masyarakat daerah. Keterikatan itulah yang melahirkan keberpihakan. Apapun sistemnya keberpihakan terhadap masyarakat daerah tidak boleh hilang," jelasnya.
Ia juga mengusulkan agar sebelum dibawa ke ranah formal, partai-partai politik dapat melakukan dialog dan diskusi internal terlebih dahulu untuk menyamakan pandangan.
"Sangat perlu, paling tidak bisa menyamakan frekwensi terlebih dahulu sebelum pembicaraan yang lebih formal," tutup Sarmuji.
(Fajar Ilman)
