.png)
Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Kusnali menyampaikan bahwa Setnov bebas bersyarat pada 16 Agustus 2025, setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK yang diajukannya. Putusan MA pada 4 Juni 2025 mengurangi masa pidana dari 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan.
Selain hukuman penjara, Setnov juga dijatuhi denda Rp500 juta serta uang pengganti Rp49 miliar, dan dicabut hak politiknya selama lima tahun. Seluruh kewajiban finansial itu telah dipenuhi, sehingga ia berhak mendapatkan bebas bersyarat.
Meski bebas, Setnov masih diwajibkan menjalani wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) hingga April 2029.
Kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setnov sendiri menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,3 triliun. Pada 2018, ia dijatuhi vonis 15 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider tiga bulan, serta hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.
(Ayu Novita)
