.png)
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Agustus 2025.
fin.co.id - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyampaikan kekhawatirannya bahwa pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dapat menghambat jalannya pembangunan di berbagai wilayah.
"Kalau kemudian terjadi pengurangan dana transfer pusat, dikhawatirkan nanti pembangunan di daerah itu bisa ya mandek, bisa enggak berjalan gitu," ucap Doli saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Agustus 2025.
Ia menjelaskan, sebagian besar proyek pembangunan di kabupaten dan kota selama ini sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
"Pembangunan di daerah kita selama ini, itu sangat tergantung dengan dana transfer pusat itu. Hampir sekitar 80 persen kabupaten/kota itu sangat tergantung dengan dana transfer daerah," imbuhnya.
Menurut Doli, kapasitas fiskal daerah umumnya masih rendah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar 20 hingga 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Karena memang mereka kalau kita hitung rata-rata, kapasitas fiskalnya, PAD-nya itu cuma sekitar 20-30 persen saja memenuhi APBD-nya. Sisanya itu semuanya mengandalkan dana transfer pusat," lanjut dia.
Politikus dari Partai Golkar ini mengatakan akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi II DPR RI agar segera mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membahas kekhawatiran tersebut.
Baca Juga
"Kan besok kami baru rapat internal. Saya mengusulkan kepada pimpinan Komisi II untuk segera mengundang Mendagri untuk membicarakan ini. Walaupun sebetulnya masa sidang yang lalu, Komisi II tuh sudah beberapa kali membahas soal transfer keuangan daerah ini, dan sudah bentuk panja. Jadi kasus soal Pati dan lain-lain ini sebetulnya itu menambah insentif saja, untuk memang lebih serius membicarakan tentang dana transfer daerah," tutur Doli.
(Anisha Aprilia)
