.png)
Insiden pengeroyokan terhadap delapan wartawan yang tengah melakukan peliputan inspeksi mendadak (sidak) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di PT Genesis Regeneration Smelting.
fin.co.id - Insiden pengeroyokan terhadap delapan wartawan yang tengah melakukan peliputan inspeksi mendadak (sidak) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di PT Genesis Regeneration Smelting, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Kamis, 21 Agustus 2025, memicu gelombang kecaman.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal menegaskan, tindakan kekerasan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran berat terhadap kebebasan pers. Ia mendesak aparat untuk segera menuntaskan kasus ini dan menghukum para pelaku sesuai hukum yang berlaku.
"Kekerasan terhadap jurnalis adalah bentuk nyata pelanggaran kebebasan pers. Negara harus hadir memberikan perlindungan. Para pelaku, siapapun dia, wajib diproses hukum secara adil dan transparan," ujar Rizal, Jumat, 22 Agustus 2025.
Kasus ini menyedot perhatian publik lantaran diduga melibatkan oknum anggota Brimob, aparat keamanan perusahaan, serta anggota ormas. Para wartawan yang hadir diketahui datang berdasarkan undangan resmi KLH. Sebelumnya, mereka sempat dihalangi masuk oleh petugas keamanan, namun kemudian diperbolehkan usai ada instruksi langsung dari Deputi KLH.
Sayangnya, usai sidak berakhir dan pejabat KLH meninggalkan lokasi, para jurnalis justru mengalami pengeroyokan. Beberapa di antaranya bukan hanya dipukul, tetapi juga dirampas alat kerja mereka.
Rizal menegaskan, siapa pun yang terbukti terlibat harus diberi sanksi tegas, termasuk aparat. "Oknum Brimob yang terbukti melakukan pengeroyokan harus dihukum berat. Jangan ada kesan pembiaran, karena hal ini mencoreng nama institusi dan menimbulkan ketakutan bagi pers dalam menjalankan tugasnya," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebebasan pers merupakan salah satu fondasi utama demokrasi. Menurutnya, peran jurnalis sangat vital dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. "Segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis adalah ancaman nyata terhadap demokrasi," tambah legislator asal Dapil Sulawesi Selatan I tersebut.
Baca Juga
Rizal juga menyerukan agar Dewan Pers, organisasi profesi wartawan, hingga lembaga HAM ikut mengawal penegakan hukum kasus ini. "Kami di Komisi I DPR RI akan memantau perkembangan kasus ini. Saya minta aparat jangan main-main, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan terbuka," pungkasnya.
(Fajar Ilman)
