fin.co.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, James Riady menegaskan, perkembangan kecerdasan buatan (AI) tidak boleh dipandang sebelah mata.
Pernyataan itu disampaikannya dalam acara Monthly Economic Diplomatics Breakfast bertema Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional di Jakarta Pusat, yang turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan sejumlah pengurus Kadin.
Menurut James, sejumlah perusahaan besar dunia kini bahkan mulai menganggap buta AI (AI illiteracy) sebagai hal yang tidak dapat ditoleransi.
"Kalau kita tidak berlari ke sana, kita akan ketinggalan," ujarnya dikutip, Sabtu 13 September 2025.
James menambahkan, Kadin Indonesia tidak takut menghadapi perubahan zaman. Organisasi yang dipimpin Anindya Bakrie itu justru berkomitmen menjaga keberlanjutan usaha di tengah arus transformasi global.
"Tentu perubahan-perubahan ini seringkali orang takut perubahan. Tapi seharusnya Kadin tidak pernah khawatir mengenai perubahan. Karena ini komitmen untuk kontinuitas," jelasnya.
Optimisme Ekonomi Global
Lebih jauh, James menyoroti kondisi geoekonomi dunia yang menurutnya lebih positif dibanding prediksi awal. Meski sebelumnya banyak pihak memperkirakan ekonomi global akan melemah, kinerjanya terbukti tetap stabil.
"Ekonomi yang diperkirakan bermasalah ternyata stabil. Bahkan sudah dua kali prediksi global GDP growth dinaikkan, terakhir dari 2,8 persen menjadi 3 persen. Itu sesuatu hal yang sangat baik, didorong sektor jasa dan digital services," katanya.
James juga menekankan pentingnya sektor jasa bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai kontribusi sektor ini tumbuh jauh lebih cepat dibanding rata-rata pertumbuhan nasional.
"Kalau ekonomi kita tumbuh 5%, sektor jasa bisa tumbuh 12-13%. Padahal kebutuhan modalnya jauh lebih kecil. Ini peluang besar yang harus kita tangkap," ungkapnya.
Fokus pada Produktivitas Nasional
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menegaskan bahwa peningkatan produktivitas merupakan kunci untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Ia menjelaskan, mulai tahun depan pemerintah akan melakukan intervensi langsung ke dunia usaha dengan menargetkan sedikitnya 1.000 perusahaan untuk dianalisis oleh para ahli produktivitas.
"Kami sudah melatih 700 orang dan menargetkan minimal 10 ribu hingga akhir tahun. Tahun depan, intervensi akan menyasar 1.000 perusahaan yang akan didampingi ahli produktivitas. Nantinya akan dibentuk productivity center yang melibatkan perguruan tinggi dan kawasan industri," ujar Yassierli.