.png)
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Anisha Aprilia
fin.co.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menilai penayangan video Presiden Prabowo Subianto di jaringan bioskop merupakan langkah wajar agar capaian kerja pemerintah dapat diketahui masyarakat secara luas.
Menurut Kemenkomdigi, pemanfaatan medium tersebut tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga berfungsi menjaga keseimbangan arus informasi sekaligus memastikan publik memperoleh data yang akuntabel.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemenkomdigi, Fifi Aleyda Yahya menegaskan, pemerintah berhak menggunakan berbagai saluran komunikasi resmi, termasuk bioskop, selama tujuannya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sepanjang tidak melanggar aturan bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih," ujar Fifi dalam keterangannya, Senin, 15 September 2025.
Fifi menambahkan, bioskop dipilih karena mampu menghadirkan kekuatan audio-visual sehingga pesan pembangunan dan kebijakan pemerintah dapat diterima secara lebih menyeluruh. Ia juga menyamakan pemanfaatan bioskop dengan kanal lain seperti televisi, radio, media sosial, maupun papan reklame.
"Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi juga menjelaskan alasan penayangan program Presiden Prabowo di bioskop.
Baca Juga
"Pemerintah mau sosialisasi ke seluruh rakyat Indonesia tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Agar masyarakat paham banyak hal sudah dikerjakan oleh pemerintah," kata Hasan kepada wartawan, Minggu, 14 September 2025.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun memberikan pandangan serupa. Menurutnya, penyampaian pesan di ruang publik adalah hal lumrah selama tidak melanggar aturan maupun mengganggu kenyamanan penonton.
"Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan keindahan maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah," kata Prasetyo.
Fenomena penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo di layar bioskop sempat menjadi sorotan warganet. Dalam video itu, Prabowo menyampaikan pesan penting bagi masyarakat.
"Kita harus jawab tuntutan rakyat hari ini, bukan nanti. Harus atasi sekarang. Rakyat menuntut sekarang," ucap Prabowo dalam video yang viral di X.
Video tersebut juga menampilkan sejumlah data, di antaranya produksi beras nasional yang mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, perluasan lahan sawah baru seluas 225 ribu hektar, ekspor jagung perdana sebanyak 1.200 ton pada 2025, serta beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 tercatat telah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Pemerintah juga meresmikan 80 ribu kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.
(
