.png)
Ojek online atau ojol demonstrasi.
fin.co.id - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta Utara (Jakut) memilih tetap narik ketimbang ikut demo menuntut Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi pada Rabu 17 September 2025.
Menurut Kepala Divisi Legal Koalisi Ojol Nasional (KON) Rahman, demo ojol hari ini sarat dengan kepentingan politik.
"KON tidak ikut turun aksi, karena tuntutan demo ojol kali ini syarat kepentingan politis,” kata Rahman.
Begitu juga dengan Komunitas Ojol dan Unit Reaksi Cepat (URC) Jakarta Utara. Ketua Korwil Jakarta Utara Mansyur menegaskan, pihaknya tidak menerjunkan ribuan anggotanya untuk mengikuti demo hari ini.
"Ada sekitar 2.000 pengemudi ojek online yang tergabung di komunitas ini. Koordinator wilayah ojol Jakarta Utara tidak ikut turun aksi," tegas Mansyur.
Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia bakal menggelar aksi demonstrasi di Istana Presiden hingga depan Gedung DPR pada Rabu, 17 September 2025.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengungkapkan, aksi unjuk rasa yang digelar bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional tersebut menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi.
Baca Juga
Menurutnya, saat ini telah terjadi kemunduran kebijakan pada Kementerian Perhubungan semenjak Dudy Purwaghandi diangkat oleh Prabowo menjadi Menhub.
"Silakanmasyarakat juga menilai apa prestasi konkrit dari Menteri Perhubungan yang menjabat saat ini terhadap bangsa dan rakyat Indonesia secara umum, bahkan pada ekosistem transportasi online Menteri Perhubungan berlaku layaknya pengusaha bukan sebagai menteri yang menjadi pembantu Presiden untuk melayani rakyat Indonesia pada bidang perhubungan," kata Igun dalam keterangannya pada Selasa, 16 September 2025.
Kata Igun dalam menerapkan kebijakan, Menhub lebih condong menguntungkan perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online ketimbang kepentingan Ojol.
Bahkan Igun menilai, Menhub Dudy berlaku layaknya juru bicara perusahaan penyedia aplikator.
Igun menilai, secara jelas telah terjadi vendor driven policy di mana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online.
"Sehingga atas terjadinya hal tersebut maka Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa akbar dimulai dari Kementerian Perhubungan lalu ke Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI," terang Igun.
Adapun tuntutan utama aksi ojol meliputi:
Copot Menteri Perhubungan.
RUU Transportasi Online agar masuk pada Prolegnas 2025-2026. 2.
