.png)
Dedi Mulyadi. Image (Istimewa).
fin.co.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan, pemerintah provinsi tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, meskipun harus memangkas berbagai anggaran menyusul penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp2,4 triliun.
Ia menjelaskan, penurunan tersebut akan mulai berdampak pada tahun anggaran 2026, sehingga diperlukan langkah efisiensi yang signifikan untuk menjaga agar pembangunan di sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap berjalan.
"Dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 penurunannya mencapai Rp2,458 triliun. Namun pembangunan layanan dasar masyarakat tetap jalan, tidak boleh dikurangi," kata Dedi di Bandung, Jawa Barat, Kamis, 25 September 2025.
Menurut data, sejumlah pos anggaran terkena dampak penurunan ini, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, serta dihapusnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp276 miliar. Selain itu, DAK nonfisik yang digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga mengalami koreksi dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.
Akibatnya, proyeksi total APBD Jawa Barat tahun 2026 mengalami penyesuaian, dari semula Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun.
Untuk menutup kekurangan anggaran tersebut, pemprov akan memfokuskan pemangkasan pada pos belanja yang tidak bersifat prioritas. Salah satunya adalah belanja pegawai yang akan dikurangi hingga Rp768 miliar.
Hal ini berdampak pada ditundanya rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2026. "Kalau tidak ada kegiatan pembangunan, ASN-nya juga akan menganggur. Jadi percuma kita angkat CPNS baru," ujarnya.
Baca Juga
Upaya efisiensi lainnya mencakup pengurangan belanja hibah, dari sebelumnya Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun. Dana hibah pendidikan pun akan dialihkan menjadi beasiswa langsung yang ditujukan kepada siswa yang kurang mampu.
Bantuan keuangan untuk kabupaten/kota turut disesuaikan, dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun. Begitu juga dengan belanja barang dan jasa yang dikurangi dari Rp7,6 triliun menjadi Rp5 triliun.
Gubernur Dedi juga menginstruksikan penghematan operasional di seluruh instansi pemerintah provinsi, termasuk pemakaian listrik, air, dan fasilitas kantor lainnya.
"Listrik hanya boleh dinyalakan saat jam kerja dan saat ruangan dipakai. Kalau tidak dipakai, dimatikan, termasuk AC, air, dan internet," katanya.
Anggaran untuk jamuan makan yang sebelumnya mencapai Rp5 miliar pun tidak luput dari penghematan.
"Kita cukup sediakan minuman saja. Kalau perlu makanan, masak sendiri pakai jasa tukang masak. Tidak perlu katering," ucapnya.
Meskipun banyak pos belanja yang dipangkas, Dedi menekankan bahwa program-program utama yang berdampak langsung pada masyarakat tetap akan menjadi prioritas. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan, sekolah, layanan kesehatan, hingga penerangan jalan umum tetap akan dibangun dan dijaga kualitasnya.
"Jalan harus halus, jembatan harus bagus, sekolah tidak boleh rusak, PJU harus menyala. Kita tetap harus prima melayani rakyat, walau anggaran menurun," katanya.
