fin.co.id - Kasus keracunan massal yang berulang dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah kembali menuai perhatian dari kalangan akademisi.
Dosen Biostatistik , Epidemiologi , dan Kesehatan Populasi Fakultas Kedokteran , Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Satria Wiratama mengatakan, penyebab utama kejadian tersebut berasal dari kegagalan penerapan higiene dalam skala besar. Ia menyoroti dua aspekkrusial yang paling berisiko, yakni kontaminasi bahan baku serta ketidak sterilan alat masak dan proses pencuciannya.
“Hasil kajian , kami menemukan berbagai hal penyebab risiko keracunan pangan yang ada di program MBG, mulai dari bahan baku , proses pencucian , penyimpanan , pemasakan , distribusi , hingga konsumsi ,” ujarnya , dikutip Senin 6 Oktober 2025.
Bayu mengungkapkan bahwa di beberapa lokasi ditemukan Sentra Penyedia Program Gizi (SPPG) yang tidak menyimpan bahan makanan di dalam freezer, melainkan membiarkannya pada suhu ruang .
“Jarak waktu ke pengolahan juga cukup lama, kurang lebih dua jam kemudian baru diolah . Makanan dibiarkan terlalu lama di suhu ruang , maka kualitasnya akan menurun ,” jelasnya .
Masalah paling kritis , lanjut Bayu , terjadi pada tahapan pemasakan . Ia menjelaskan, jeda antara makanan selesai dimasak hingga disajikan mencapai 4–6 jam, padahal batas aman hanya 2–4 jam pada suhu ruang .
Selain itu, ditemukan pula kondisi di mana api kompor dibiarkan kecil karena gas hampir habis , sehingga makanan tidak matang sempurna . Lebih parah lagi, tidak ada pengendalian mutu ( quality control) untuk memastikan tingkat kematangan dan keamanan makanan sebelum didistribusikan.
“Proses pemasakan untuk lebih dari 1.000 porsi dalam waktu 40 menit hingga dua jam tanpa quality control sangat berisiko tinggi terhadap keamanan pangan,” tegas Bayu.
Menanggapi kejadian berulang tersebut, Bayu menyerukan agar pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mencegah insiden serupa , melalui beberapa langkah strategis berikut :
1. Audit Mendadak dan Menyeluruh: Pemerintah diminta melibatkan ahli gizi , epidemiolog , dan BPOM untuk menelusuri seluruh rantai proses di dapur MBG, mulai dari pengadaan bahan, penyimpanan , pengolahan, hingga distribusi .
2. Peningkatan Standar Sanitasi : Setiap SPPG wajib memiliki akses air bersih yang layak, disarankan menggunakan air galon untuk memasak , serta memastikan alat sterilisasi berfungsi optimal.
3. Pelatihan dan Sertifikasi Wajib: Semua pihak yang terlibat dalam pengolahan makanan harus mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi laik higiene dan sanitasi agar standar keamanan pangan dapat terpenuhi .
Bayu menegaskan, tanpa pembenahan sistemik dan pengawasan ketat, risiko keracunan massal akan terus menghantui pelaksanaan program gizi pemerintah.
(Hasyim Ashari)