Menkeu Purbaya Tegaskan Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh Tak Gunakan Dana APBN, Rosan Diminta Bayar Cicilan Rp2 Triliun per Tahun

fin.co.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak akan melibatkan penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia meminta CEO Danantara, Rosan Roeslani, agar mencicil pembayaran utang sebesar Rp2 triliun setiap tahun hingga seluruh kewajiban lunas.

Purbaya menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat perdana Dewan Pengawas (Dewas) Danantara yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Oktober 2025.

Menurut penjelasan Purbaya, beban bunga pinjaman kepada China Development Bank (CDB) mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun, sedangkan pendapatan operasional Whoosh dalam setahun penuh hanya sekitar Rp1,5 triliun.

“Mereka cuma perlu bayar Rp2 triliun. Untung dari Whoosh Rp 1,5 triliun, berarti cuma kurang Rp 500 miliar. Dividen BUMN kan bisa Rp90 sampai Rp 100 triliun per tahun,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan bahwa Danantara, sebagai holding BUMN, memiliki kemampuan untuk menutup kekurangan pembayaran tersebut tanpa melibatkan APBN. Purbaya menegaskan bahwa dividen BUMN yang disetorkan ke pemerintah dapat digunakan untuk menanggung cicilan. Tahun ini saja, total dividen yang masuk ke kas negara mencapai sekitar Rp80 triliun.

“Yang jelas, kita lihat dulu perjanjian dengan CDB. Tapi karena Danantara juga milik pemerintah, asal struktur pembayarannya jelas, mestinya tidak masalah,” tambahnya.

Meski demikian, Rosan Roeslani disebut masih akan meninjau kembali skema pembayaran utang proyek Whoosh sebelum diajukan secara resmi kepada Kementerian Keuangan.

“Saya sudah jelas, tidak pakai APBN. Nanti kita tunggu hasil studi dari mereka,” tegas Purbaya.

Usai rapat, Rosan memilih untuk tidak memberikan keterangan kepada media. Ia hanya menyampaikan bahwa pembahasan mengenai utang proyek Whoosh merupakan urusan internal Dewas Danantara.

(Bianca Khairunnisa)