.png)
fin.co.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar sebagian dana hasil pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp13 triliun dapat dialokasikan untuk program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Purbaya mengatakan, arahan tersebut telah dicatat oleh pihaknya, namun hingga kini belum ada pembahasan teknis mengenai mekanisme penyalurannya.
“Saya belum ada diskusi detailnya. Tapi kan diminta ditambahkan dari LPDP,” kata Purbaya kepada wartawan, Selasa, 21 Oktober 2025.
Lebih lanjut, ia menjelaskan secara teknis, penambahan anggaran dari hasil sitaan korupsi tidak bisa langsung diimplementasikan pada tahun ini. Karena, kata dia, keterbatasan waktu dalam proses penganggaran.
“Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang enggak bisa,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar sebagian dari dana Rp13 triliun yang berhasil disita Kejaksaan Agung (Kejagung) dari kasus korupsi ekspor CPO digunakan untuk memperkuat pendanaan LPDP.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin, 20 Oktober 2025, Prabowo mengatakan, hasil sitaan dari kasus korupsi sebaiknya tidak hanya dikembalikan ke kas negara, tetapi juga dialokasikan untuk investasi jangka panjang di sektor pendidikan.
“Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah pengembangan sumber daya manusia unggul agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain. Ia menyebut pendidikan berkualitas adalah kunci mengejar ketertinggalan bangsa.
“Kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu, segala upaya akan kita lakukan untuk mengejar ini,” ucapnya.
Prabowo juga mencontohkan program SMA Garuda 10 yang baru saja diresmikan sebagai langkah konkret membangun generasi unggul dan berkarakter. Ia berharap program serupa dapat diperluas setiap tahun.
“Kalau bisa, sepuluh sekolah seperti ini setiap tahun. Kriterianya sangat tinggi, tapi tidak masalah. Kita negara besar,” tambahnya.
(Anisha Aprilia)
