.png)
Pada Senin (29/9/2025), ratusan warga dan pekerja tambang turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di pertigaan Pasar Lebakwangi, Kabupaten Bogor.
Aksi protes ini menyebabkan kemacetan panjang dan menimbulkan ketegangan antara aparat keamanan dan peserta demo.
Para demonstran menuntut pemerintah untuk membuka kembali operasional tambang, dengan alasan bahwa banyak warga menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut.
Namun, Gubernur Dedi Mulyadi tetap bersikap tegas. Ia mengatakan bahwa kebijakan penutupan diambil bukan tanpa alasan, melainkan demi melindungi keselamatan masyarakat dan memperbaiki infrastruktur daerah yang rusak akibat aktivitas tambang berlebihan.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keputusan untuk menutup tambang Parung Panjang berdasarkan fakta lapangan dan pertimbangan kemanusiaan.
Menurutnya, kegiatan tambang selama ini telah menyebabkan banyak korban jiwa serta kerusakan parah pada jalan dan lingkungan sekitar.
“Yang meninggal sudah hampir 115 orang, yang luka lebih dari 150 orang. Infrastruktur rusak. Kenapa waktu ada yang meninggal dan jalan rusak tidak ada yang demo? Yang demo itu pasti yang berkepentingan dengan siklus ekonominya,” tegas Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Bandung.
Dedi menilai bahwa pembangunan dan ekonomi harus berjalan beriringan dengan keselamatan rakyat.
Ia meminta para pengusaha tambang untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan, salah satunya dengan pembangunan jalan khusus untuk kendaraan tambang.
“Ekonomi harus jalan, rakyat harus dilindungi, infrastruktur harus baik,” ujar Dedi.
Infrastruktur Rusak dan Korban Jiwa Jadi Alasan Utama
Wilayah Parung Panjang dan Rumpin memang dikenal sebagai sentra tambang pasir dan batu terbesar di Jawa Barat.
Namun, aktivitas pertambangan di kawasan tersebut selama bertahun-tahun telah menimbulkan masalah sosial dan lingkungan serius, seperti:
