Di satu sisi, ribuan warga menggantungkan hidup dari sektor pertambangan. Namun di sisi lain, aktivitas tambang tanpa pengawasan ketat menimbulkan dampak sosial dan ekologis besar.
Langkah Gubernur Dedi Mulyadi bisa dianggap sebagai upaya memperbaiki tata kelola pertambangan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, dengan menekankan keselamatan warga serta tanggung jawab sosial perusahaan.
Jika kebijakan ini diikuti dengan sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, dan pelaku usaha tambang, bukan tidak mungkin Jawa Barat dapat menjadi contoh pengelolaan tambang beretika yang menyeimbangkan ekonomi dan lingkungan.