Megapolitan . 29/10/2025, 21:41 WIB
Penulis : Derry Sutardi | Editor : Derry Sutardi
fin.co.id - Jakarta bersiap menghadapi kemacetan parah pada Kamis, 30 Oktober 2025, lantaran ribuan buruh dari berbagai daerah akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di pusat Ibu Kota.
Kepolisian melalui Korlantas Polri resmi mengimbau masyarakat untuk menghindari jalur Senayan hingga Gedung DPR RI, karena kawasan tersebut akan menjadi pusat titik kumpul dan rute utama long march massa buruh.
Menurut rilis resmi Korlantas Polri, massa buruh akan mulai berkumpul di JCC Senayan sejak pagi hari, lalu melakukan long march menuju Gedung DPR RI sekitar pukul 10.30 WIB.
Beberapa ruas jalan yang diprediksi mengalami kemacetan parah antara lain:
Jalan Gatot Subroto, terutama arah Slipi dan Semanggi.
Jalan Gerbang Pemuda, sekitar area Gelora Bung Karno (GBK).
Akses menuju Gerbang DPR/MPR RI, yang kemungkinan besar akan dialihkan sementara oleh petugas.
Korlantas mengimbau agar pengendara menggunakan jalur alternatif seperti Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman, atau tol dalam kota untuk menghindari kepadatan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026.
“Kenaikan upah minimum tahun 2026 harus berada di kisaran 8,5% sampai 10,5%, sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2024,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa serikat buruh mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat inflasi Oktober 2024 – September 2025 sebesar 2,65% dan pertumbuhan ekonomi 5,12%.
Dengan tambahan indeks tertentu sebesar 1,0 – 1,4, maka secara hukum kenaikan sekitar 8% dinilai wajar dan realistis.
Menurutnya, KSPI dan Partai Buruh sepakat mengusulkan kenaikan 8,5%–10,5% sebagai ruang negosiasi yang adil bagi para pekerja dan pengusaha.
Meskipun berpotensi mengganggu lalu lintas, Said Iqbal menegaskan bahwa seluruh aksi akan dilakukan secara damai, tertib, konstitusional, dan bertanggung jawab.
“Aksi buruh ini hanya untuk anggota serikat dan kaum buruh. Tidak ada unsur politik praktis di dalamnya,” ujarnya.
PT.Portal Indonesia Media