Wamen Haji dan Umrah Dahnil Anzar Dukung Usulan Pramugari Penerbangan Haji Berpakaian Syar’i

fin.co.id - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan dukungannya terhadap usulan Komisi VIII DPR RI yang meminta agar pramugari dalam penerbangan yang mengangkut calon jemaah haji mengenakan pakaian sesuai syariat Islam.

Menurut Dahnil, hal tersebut sejalan dengan konteks penerbangan yang membawa penumpang untuk menjalankan ibadah haji, sehingga perlu dijaga kesopanan dan kelayakan dalam penampilan kru penerbangan.

“Sebenarnya kan sudah diatur ya, masing-masing kru itu harus pantas, proper, secara syar’i. Jadi ya itu juga kita dorong, karena kan ini terkait dengan ibadah haji ya. Maka kan mereka harus proper, baik itu yang oleh Saudia maupun oleh Garuda atau maskapai lain,” kata Dahnil di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Oktober 2025.

Kendati demikian, Dahnil tidak menjelaskan secara spesifik bentuk teknis dari ketentuan berpakaian syar’i tersebut, termasuk apakah pramugari nantinya diwajibkan mengenakan hijab. Ia menegaskan bahwa yang dimaksud berpakaian syar’i adalah berpakaian layak dan sopan sesuai konteks acara keagamaan.

“Saya tadi sebut proper, yang jelas mereka harus proper. Kalian aja nilai sendiri. Proper aja,” ucapnya.

“Layak lah, layak untuk acara keagamaan, masa harus dijelaskan rinci,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengusulkan agar kru pesawat, terutama pramugari yang melayani calon jemaah haji, berpakaian sesuai prinsip syariah. Ia menjelaskan, selama ini pesawat pengangkut jemaah haji umumnya disewa dari maskapai asing, termasuk dengan kru kabin yang tidak selalu berpakaian sesuai norma syariah.

“Sebetulnya saran juga, kita menemukan layanan pesawat ini ternyata krunya sekaligus disewa. Jadi menyewa pesawat bersyarat kru semuanya ada di situ. Makanya yang melayani jemaah kita itu roknya tinggi-tinggi,” kata Marwan dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Selasa (28/10/2025).

Ia menilai penampilan pramugari yang demikian dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian jemaah, khususnya mereka yang berasal dari pedesaan.

“Masalahnya (jemaah) tidak berani dia ke toilet karena melihat (pramugari dengan pakaian non syariah),” ucapnya.

Marwan juga menambahkan bahwa idealnya kru penerbangan haji berasal dari Indonesia agar pelayanan lebih sesuai dengan karakter jemaah.

“Jadi harus Indonesia, bukan masalah syariahnya, orangnya juga harus Indonesia,” lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq turut mendukung gagasan tersebut. Ia menilai penerbangan haji perlu memiliki standar pelayanan yang tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga nilai-nilai keagamaan.

“Makanya saya rasa usulan Pak Wamen bagus itu di kesimpulan ini, bahwa pesawat penerbangan haji itu harus berstandar ekonomi dan standar teknis, serta tambahkan tadi yang ketua masukin, dan kru yang memenuhi standar syariah,” ucapnya.

Usulan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penerbangan haji ke depan agar pelayanan terhadap jemaah semakin layak, ramah, dan sesuai nilai-nilai religius.

(Anisha Aprilia)