.png)
Menanggapi hal itu, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja, Yahnu Wiguno Sanyoto, menilai langkah Tito bukan bentuk tekanan politik, tetapi penegasan tanggung jawab konstitusional kepala daerah.
“Secara yuridis, langkah Mendagri ini tepat karena berlandaskan regulasi yang berlaku,” ujar Yahnu di Jakarta.
Menurutnya, pendekatan hukum memang perlu diterapkan untuk memastikan PSN berjalan, tetapi harus diimbangi dengan pendekatan kolaboratif agar semangat otonomi daerah tetap terjaga.
“Kepala daerah memang dipilih langsung oleh rakyat, tapi mereka tetap bagian dari sistem pemerintahan nasional,” tegasnya.
Yahnu menilai arahan Tito dalam Rakor di IPDN mencerminkan pendekatan moderat atau jalan tengah, di mana pemerintah pusat berupaya menyeimbangkan pelaksanaan kebijakan nasional dengan penghormatan terhadap kemandirian daerah.
“Pendekatan seperti ini memastikan pembangunan nasional berjalan seragam dan efektif tanpa mengabaikan otonomi daerah, terutama di tengah dinamika kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD),” jelas Yahnu.
Dengan cara ini, pemerintah pusat bisa memastikan keselarasan pembangunan nasional, sementara daerah tetap memiliki ruang berinovasi sesuai potensi masing-masing wilayah.
Pemda yang Patuh Akan Dapat Dukungan Tambahan
Menariknya, Tito juga menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak hanya menuntut kepatuhan, tetapi juga akan memberikan dukungan nyata kepada pemda yang berprestasi.
Pemda yang menunjukkan kinerja baik, tata kelola anggaran efisien, serta hasil pembangunan nyata di lapangan, akan mendapatkan tambahan alokasi anggaran dari Kemendagri.
Menurut Yahnu, hal ini menunjukkan bahwa Kemendagri tidak sedang menghukum daerah, melainkan membangun mekanisme kerja sama yang adil dan produktif.
“Pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar kebijakan nasional dapat terlaksana tanpa mengorbankan esensi desentralisasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yahnu menekankan pentingnya koordinasi lintas level pemerintahan, mekanisme pembiayaan yang jelas, serta ruang konsultasi terbuka antara pemerintah pusat dan daerah dalam setiap tahap perencanaan hingga implementasi PSN.
Menurutnya, arahan Mendagri Tito Karnavian bukan sekadar peringatan, tetapi ajakan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan merata.
