.png)
fin.co.id - Situasi geopolitik antara Venezuela dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, resmi menandatangani undang-undang pertahanan nasional yang menegaskan langkah-langkah strategis untuk menghadapi ancaman dari AS.
Dalam undang-undang tersebut, Maduro memerintahkan pengaktifan Komando Pertahanan Komprehensif Nasional, sebuah struktur militer dan sipil yang dirancang untuk mempersiapkan negara dalam menghadapi potensi konflik bersenjata.
Langkah ini disebut sebagai respon langsung terhadap meningkatnya tekanan militer dan politik dari Amerika Serikat, yang dalam beberapa bulan terakhir semakin agresif menunjukkan kehadirannya di kawasan Karibia.
Dalam pidatonya, Maduro menegaskan bahwa undang-undang baru tersebut bukan sekadar simbol perlawanan, melainkan strategi nasional untuk memastikan kesiapan seluruh elemen negara.
Mulai dari militer, lembaga pemerintahan, hingga masyarakat sipil akan dilibatkan dalam sistem pertahanan terpadu.
Baca Juga
Ia menyebut Komando Pertahanan Komprehensif Venezuela akan menjadi garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan nasional dari intervensi asing, khususnya dari Washington.
Maduro juga menginstruksikan agar setiap daerah di Venezuela membentuk pos komando lokal yang siap menghadapi berbagai bentuk ancaman, termasuk serangan udara, laut, dan siber.
Ketegangan Meningkat Usai Manuver Militer AS di Karibia
Langkah Venezuela ini muncul di tengah meningkatnya kehadiran angkatan laut AS di Laut Karibia. Washington berdalih operasi tersebut ditujukan untuk memerangi perdagangan narkoba, namun Caracas menilai itu sebagai bentuk provokasi militer.
Awal November lalu, Maduro bahkan menyetujui usulan partai berkuasa untuk mempersiapkan perlawanan bersenjata jika AS benar-benar melancarkan serangan ke Venezuela.
Sumber di pemerintahan Venezuela menyebut bahwa AS telah mengirim beberapa kapal perang ke wilayah perairan dekat Venezuela sebagai bagian dari operasi "anti-narkotika".
Namun, pihak Caracas menilai langkah itu hanyalah alasan politik untuk menekan pemerintahan Maduro yang dikenal anti-Barat.
