.png)
Ini adalah poin krusial yang berhubungan langsung dengan perlindungan warga negara. Revisi KUHAP secara signifikan memperkuat hak-hak hukum bagi tersangka dan terdakwa, memastikan proses hukum berjalan adil.
4. Penguatan Peran Advokat
Revisi ini juga menaikkan peran dan posisi advokat dalam proses peradilan pidana. Hal ini tentu akan berdampak besar pada kualitas bantuan hukum yang diterima masyarakat.
Keputusan membawa RUU KUHAP ke Paripurna pekan depan merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah dan DPR ingin memastikan kepastian hukum segera tercipta, sebelum KUHP baru resmi berlaku pada awal tahun 2026. Jika revisi ini telat disahkan, potensi kekosongan atau kebingungan hukum dalam implementasi KUHP baru akan sangat tinggi.
Singkatnya, dunia hukum Indonesia sedang di ambang perubahan besar. Revisi KUHAP ini adalah kunci pembuka untuk menjalankan tata cara pidana yang lebih modern, adil, dan sesuai dengan semangat hukum pidana terbaru. Bersiaplah, karena perubahan ini akan memengaruhi kita semua! - Anisha Aprilia/Disway -
