.png)
Arsip foto - Presiden AS Donald Trump. ANTARA/Anadolu
fin.co.id - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengirim surat resmi kepada pejabat tinggi PBB yang berisi tudingan bahwa Amerika Serikat berada di balik serangan Israel terhadap Iran.
Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan presiden Dewan Keamanan PBB itu menuntut AS bertanggung jawab atas serangan Israel pada 13 Juni, yang kemudian memicu perang selama 12 hari antara kedua negara.
Pengiriman surat tersebut dilakukan setelah pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump yang mengklaim dirinya “sangat bertanggung jawab” atas serangan Israel ke Iran.
Araghchi menilai pernyataan Trump sebagai bukti jelas bahwa AS memimpin dan mengendalikan apa yang disebutnya tindakan ilegal Israel, yang menewaskan lebih dari 1.000 warga Iran, termasuk perwira militer senior dan ilmuwan nuklir penting.
Dalam surat itu, Iran menyebut serangan-serangan tersebut melanggar Pasal 2 Piagam PBB dan merupakan serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil.
Fasilitas sipil yang turut menjadi sasaran dilaporkan mencakup rumah sakit, ambulans, lembaga penyiaran pemerintah, penjara, hingga infrastruktur energi, termasuk fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
Surat tersebut juga menegaskan bahwa serangan itu tidak hanya melanggar Piagam PBB, tetapi juga Dokumen Akhir Konferensi Peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), sejumlah resolusi relevan dari IAEA—termasuk Resolusi 444 dan 533—serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 487 (1981).
Baca Juga
Araghchi menekankan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada pada Israel, tetapi juga pada AS, yang menurutnya “memberi pengarahan dan kendali” atas serangan tersebut.
Dalam surat itu, Iran menuntut AS untuk memberikan kompensasi penuh atas kerugian materiil dan moral yang terjadi, termasuk pemulihan kondisi sebelum perang serta reparasi sesuai prinsip hukum internasional.
Araghchi juga memperingatkan bahwa Trump dan pejabat AS lain yang terlibat dapat menghadapi tanggung jawab pidana individu atas apa yang disebutnya pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.
Tuduhan tersebut mencakup tindakan agresi, mengarahkan serangan terhadap warga sipil—termasuk perempuan, anak-anak, ilmuwan, akademisi, jurnalis, dan tahanan—serta sengaja menargetkan perwira militer di luar zona pertempuran.
Melalui surat itu, Iran menegaskan bahwa mereka “berhak” menempuh seluruh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban negara maupun individu yang terlibat, serta berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan selama perang.
Ketegangan antara Teheran dan Washington meningkat tajam sejak konflik yang meletus pada Juni, yang turut menunda proses negosiasi nuklir.
Iran menyatakan pembicaraan baru bisa dilanjutkan jika AS memberi jaminan bahwa proses tersebut tidak akan kembali terganggu. Sementara itu, Washington menuntut perundingan langsung terkait program nuklir Iran dan menegaskan bahwa infrastruktur nuklir Iran telah mengalami kerusakan permanen akibat serangan AS terhadap tiga fasilitas nuklir utama selama perang 12 hari tersebut.
