KPK Periksa Sejumlah Kepala Distrik dan Pihak Terkait dalam Dugaan Korupsi Dana Operasional Pemprov Papua

fin.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa sejumlah kepala distrik di Papua, Kamis, 20 November 2025, terkait dugaan korupsi pengelolaan Dana Penunjang Operasional dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Papua.

"Pemeriksaan dilakukan di Polda Papua," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan.

Para saksi yang dipanggil antara lain Kepala Distrik Sentani Barat Yance Samonsabra, Kepala Distrik Sentani Margaretha Debby, dan Kepala Distrik Sentani Timur Eslie Suangbubaro. Selain kepala distrik, KPK juga memanggil beberapa pihak terkait, termasuk Relationship Manager Credit Remedial Bank Papua Orpa Novita Iriany Sawy, Fungsional Pengadaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Gangsar Cahyono, serta pengusaha Arson Wanimbo.

Selain itu, Asisten Manager Monitoring dan Pelaporan Divisi Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Papua Wildan Yusuf dan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kota Jayapura Raymond Yosef Silow juga dimintai keterangan.

Budi Prasetyo belum merinci materi pemeriksaan yang akan ditanyakan penyidik kepada para saksi. Dalam kasus ini, pihak yang berstatus tersangka adalah Dius Enumbi (DE) selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, bekerja sama dengan almarhum Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Budi menjelaskan, KPK hanya akan mengupayakan perampasan aset milik Lukas Enembe. Namun, karena Lukas Enembe telah meninggal dunia, status tersangkanya gugur dan tidak dapat diproses hukum.

Budi juga menyoroti besarnya kerugian negara akibat kasus ini, yang mencapai Rp 1,2 triliun. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya melalui pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

(Ayu Novita)