.png)
Namun, Dar menyebut bahwa Indonesia juga mengungkapkan keraguan apabila mandat ISF mencakup pelucutan Hamas.
“Jika itu termasuk melucuti Hamas, bahkan Indonesia telah mengeskpresikan secara informal keraguan mereka,” kata Dar.
Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya Pakistan, tetapi beberapa negara muslim lain juga berhati-hati dalam merespons mandat ISF, terutama jika menyangkut isu resistensi Palestina.
DK PBB Sahkan Resolusi tentang Pasukan Stabilisasi Gaza
Pada awal November 2025, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) resmi meloloskan resolusi mengenai pembentukan:
-
Dewan Perdamaian Gaza, dan
-
Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF)
Pasukan ini akan memiliki wewenang untuk mengawasi:
-
pemerintahan transisi di Gaza
-
proses rekonstruksi pascakonflik
-
koordinasi keamanan
-
stabilisasi situasi kemanusiaan
Dalam resolusi tersebut, ISF dan Dewan Perdamaian diberikan mandat hingga 31 Desember 2027. Setelah masa tersebut, otorisasi ulang akan dilakukan melalui koordinasi penuh dengan:
-
Mesir
-
Israel
-
serta negara-negara anggota ISF lainnya
ISF juga disebut akan bekerja di bawah otorisasi PBB dengan pengawasan ketat demi memastikan implementasi berjalan sesuai hukum internasional.
Sikap Pakistan Jadi Sorotan Internasional
Pernyataan tegas Pakistan ini menuai beragam respons. Beberapa analis menilai bahwa sikap tersebut mencerminkan:
-
komitmen Pakistan terhadap kedaulatan Palestina,
-
kehati-hatian dalam geopolitik Timur Tengah,
-
dan keengganan negara-negara Muslim untuk terlibat dalam upaya yang berpotensi melemahkan kelompok perlawanan Palestina.
