.png)
fin.co.id - Pembahasan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026, disebut sudah berada di tahap akhir.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menyampaikan, bahwa proses penetapan upah saat ini masih terkendala perbedaan pandangan antara unsur pekerja dan dunia usaha.
“Jadi pembahasan sudah hampir final, dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan,” kata Pramono di Jakarta Utara, Senin 8 Desember 2025.
Pramono menegaskan, Pemprov DKI akan mengambil posisi sebagai penengah yang adil. Ia menekankan bahwa keputusan akhir mengenai UMP 2026 akan ditetapkan, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
Sementara itu dari pemerintah pusat Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengungkapkan, bahwa survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk setiap provinsi di Indonesia telah rampung. Survei ini akan menjadi dasar utama dalam penentuan UMR/UMP di masing-masing daerah.
“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli.
Menurut Yassierli, perbedaan kondisi ekonomi dan kebutuhan tiap wilayah akan menyebabkan kenaikan upah minimum berbeda-beda, bahkan dalam satu provinsi sekalipun dapat terjadi variasi upah antardaerah.
Ia memastikan, rumusan terbaru terkait penyesuaian upah akan segera diumumkan dalam waktu dekat.
“Tunggu saja,” tutupnya.
