Darurat Bencana! 419 Tewas, Hampir 500 Ribu Mengungsi, Pemerintah Aceh Minta Bantuan PBB

fin.co.id - Situasi bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh semakin mengkhawatirkan. Memasuki pekan ketiga penanganan, Pemerintah Aceh melaporkan eskalasi dampak yang sangat luas, tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga korban jiwa dan pengungsian massal di berbagai wilayah Tanah Rencong.

Berdasarkan laporan resmi Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh per Minggu, 14 Desember 2025, bencana ini telah melanda 18 kabupaten/kota dan menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar yang dihadapi Aceh dalam beberapa tahun terakhir.

Data terbaru menunjukkan skala tragedi yang sangat besar. Pemerintah Aceh mencatat:

• Korban meninggal dunia: 419 jiwa

• Korban hilang: 32 orang

• Jumlah pengungsi: 474.691 jiwa

Ratusan ribu warga terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat banjir besar, longsor, serta kerusakan akses jalan yang membuat sejumlah daerah terisolasi. Banyak pengungsi kini bertahan di posko darurat dengan keterbatasan logistik dan layanan kesehatan.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengungkapkan bahwa dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh warga, tetapi juga menghantam fasilitas publik yang vital. Kerusakan infrastruktur tercatat sangat luas, meliputi:

• 305 sekolah

• 431 pesantren

• 206 rumah sakit dan Puskesmas

• 258 kantor pemerintahan

• 287 tempat ibadah

• 461 titik jalan

• 332 jembatan

“Kerusakan ini sangat memengaruhi pelayanan dasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan distribusi bantuan,” ujar Muhammad MTA.

Pemerintah Aceh Resmi Surati UNDP dan UNICEF

Dalam upaya mempercepat pemulihan pascabencana, Pemerintah Aceh secara resmi mengirimkan surat permohonan bantuan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF.

Langkah ini diambil berdasarkan pengalaman historis Aceh saat menghadapi bencana tsunami 2004, di mana peran UNDP dan UNICEF dinilai sangat vital dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Mempertimbangkan mereka sebagai lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan,” kata Muhammad MTA, Minggu (14/12/2025).

Peran UNDP dan UNICEF dalam Pemulihan Aceh

Dalam permintaan tersebut, Pemerintah Aceh menekankan pembagian peran yang jelas: