Prabowo Restui 125 Ribu Pakaian Gagal Ekspor untuk Pengungsi Banjir Sumatra, Dibebaskan dari PPN!

fin.co.id - Pemerintah pusat bergerak cepat merespons kebutuhan mendesak para pengungsi banjir besar yang melanda Pulau Sumatra.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi merestui pengiriman 125 ribu potong pakaian gagal ekspor atau reject dari pabrik garmen dalam negeri untuk disalurkan kepada para korban banjir.

Langkah ini diambil guna mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, khususnya pakaian, yang saat ini menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak di lokasi bencana.

Usulan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Senin 15 Desember 2025.

Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lebih dari 624 ribu jiwa terpaksa mengungsi akibat banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra sejak akhir November 2025.

Sebagian besar pengungsi dilaporkan kehilangan harta benda dan hanya membawa pakaian yang melekat di badan saat menyelamatkan diri dari banjir.

“Kebutuhan paling mendesak saat ini adalah pakaian. Banyak warga mengungsi tanpa membawa apa pun,” ungkap Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil.

Selain pakaian, para pengungsi juga membutuhkan celana dalam, obat-obatan, susu bayi, pembalut wanita, terpal, kelambu, minyak goreng, hingga ikan kemasan.

Dalam sidang kabinet, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar pemerintah memberikan izin khusus kepada perusahaan garmen untuk menyalurkan pakaian gagal ekspor yang masih layak pakai sebagai bantuan kemanusiaan.

Ia menyebut, terdapat dua perusahaan besar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang siap menyalurkan bantuan, masing-masing sekitar 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian.

Usulan tersebut langsung disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Saya kira itu bagus dan silakan dibebaskan dari PPN,” tegas Prabowo.

Namun, Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan agar bantuan tersebut benar-benar sampai ke pengungsi.

Ia meminta seluruh pakaian bantuan diserahkan melalui Kementerian Dalam Negeri agar penyalurannya tepat sasaran dan segera dikirim ke daerah terdampak bencana.