Resmi! Pemerintah Bagi 1,35 Juta Sertifikat Halal Gratis, UMK Diuntungkan Jelang Wajib Halal 2026

Dengan sistem daring tersebut, UMK di daerah terpencil pun tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sertifikat halal.

Sementara itu, untuk usaha menengah dan besar, sertifikasi halal dilakukan melalui jalur reguler. Permohonan diajukan secara daring melalui laman ptsp.halal.go.id.

Tahapan sertifikasi halal reguler meliputi:

1. Pengajuan permohonan secara online

2. Pemeriksaan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melalui auditor halal

3. Penetapan status halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

4. Penerbitan sertifikat halal elektronik oleh BPJPH

Seluruh proses tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa penerapan Wajib Halal pada 2026 bukan kebijakan yang berdiri sendiri.

Program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, kebijakan halal memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

• Perlindungan konsumen, khususnya masyarakat Muslim

• Penguatan ekosistem industri halal nasional

• Peningkatan daya saing Indonesia di pasar global

“Halal bukan hanya soal agama, tapi juga soal standar kualitas, keamanan produk, dan kepercayaan pasar,” tegas Haikal.

Dengan menyiapkan jutaan sertifikat halal gratis menjelang Wajib Halal 2026, pemerintah berharap UMK tidak hanya siap mematuhi regulasi, tetapi juga mampu naik kelas, memperluas akses pasar, serta meningkatkan nilai tambah produknya.

Sertifikat halal kini menjadi salah satu syarat penting untuk masuk ke ritel modern, e-commerce, hingga peluang ekspor. Melalui kebijakan ini, UMK didorong menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan.