.png)
fin.co.id - Tahun 2025 menjadi titik penting untuk menilai arah politik Indonesia pascapergantian kekuasaan. Meski Presiden Prabowo Subianto memimpin dengan dukungan koalisi besar, tahun pertama pemerintahannya menunjukkan bahwa dinamika politik nasional tetap hidup, penuh negosiasi, dan strategi elite yang terus bergerak.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, meski secara formal pemerintahan relatif stabil, politik 2025 jauh dari sunyi. Konsolidasi berjalan beriringan dengan persaingan wacana di dalam maupun sekitar koalisi. Partai-partai pendukung tetap memainkan strategi masing-masing untuk mempertahankan pengaruh dan posisi tawarnya.
Salah satu dinamika yang paling mencolok adalah menguatnya kembali isu terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu lama ini bukan sekadar polemik administratif, tetapi juga strategi delegitimasi politik yang lebih luas.
Menurut Arifki, pihak-pihak tertentu mendapat keuntungan dari delegitimasi Jokowi, tidak hanya untuk mengurangi pengaruh politik pemerintahan sebelumnya, tetapi juga membuka kembali peluang dalam peta kekuasaan menuju kontestasi 2029.
“Delegitimasi Jokowi punya efek berlapis. Salah satunya membuka kembali spekulasi dan kompetisi soal siapa yang akan menjadi cawapres Prabowo pada 2029. Selama ini posisi itu dianggap relatif terkunci. Apakah Prabowo kembali bersama Jokowi di 2029? Melihat peluang bersama SBY, Megawati atau membuka jalan sendiri,” ujar Arifki dalam keterangannya, Senin, 29 Desember 2025.
Serangan terhadap Jokowi dan Gibran juga dipandang sebagai upaya untuk menggeser asumsi lama bahwa kesinambungan kekuasaan telah final. Dengan melemahkan legitimasi figur sentral sebelumnya, ruang tawar politik di dalam koalisi pun kembali terbuka.
Dinamika koalisi juga terlihat dari pernyataan elite partai. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin misalnya, menyampaikan gagasan “taubat nasuha” bagi elite politik setelah bencana banjir di Sumatera. Arifki menilai, ini bukan sekadar pesan moral, tetapi juga sinyal bahwa dukungan kuat terhadap Anies-Cak Imin masih terbaca, khususnya di wilayah yang terdampak banjir.
Sementara itu, wacana pembentukan koalisi permanen oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dinilai sebagai langkah untuk mengamankan stabilitas jangka panjang, namun sekaligus menunjukkan rasa aman politik di koalisi belum sepenuhnya kokoh.
“Kalau semua sudah benar-benar nyaman, gagasan koalisi permanen tidak perlu terus diulang. Ia muncul karena ada kecemasan akan dinamika politik ke depan,” ujar Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini.
Arifki menambahkan, situasi ini wajar dalam demokrasi multipartai. Koalisi besar tidak menghapus persaingan, tetapi mengubah bentuknya. Pertarungan tidak lagi frontal seperti kampanye, tetapi melalui isu, wacana, dan manuver simbolik.
“Refleksi politik nasional sepanjang 2025 menunjukkan satu hal penting, pemerintahan baru tidak serta-merta melahirkan politik baru. Di balik stabilitas formal, politik Indonesia tetap hidup, bergerak, dan penuh manuver. Delegitimasi dan negosiasi koalisi bagian dari daya tawar parpol melihat 2029 lebih awal,” tutup Arifki.
