.png)
fin.co.id - Efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan pemilu daerah menjadi alasan sejumlah partai besar, seperti Partai Gerindra dan Golkar mendukug gagasan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Menanggapi hal itu, Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyebut bahwa alasan efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengurangi hak politik masyarakat.
"Efisiensi tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat. Kabinet saat ini juga gemuk tidak ada efisiensi," tegas Guntur Romli saat dikonfirmasi, Senin, 29 Desember 2025.
Guntur menilai bahwa upaya efisiensi seharusnya dimulai dari internal pemerintahan.
"Harusnya efisiensi dimulai dari pemotongan fasilitas dan biaya elit-elit pemerintahan bukan dengan mengebiri hak politik rakyat," tegasnya.
Selain itu, Ia menilai gagasan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi.
Kendati demikian, PDIP menghormati sikap partai yang mendukung gagasan tersebut. Namun, Guntur menegaskan sikap partainya yang tetap menginginkan pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat.
"Kami hormati sikap partai lain, tapi PDI Perjuangan tetap ingin pilkada langsung tidak melalui DPRD," tegasnya.
Perlu diketahui, wacana pilkada melalui DPRD sendiri bukanlah hal baru. Pada 23 Juli 2025, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar lebih dulu mengusulkan mekanisme tersebut dengan alasan menekan mahalnya ongkos politik serta praktik politik uang dalam pilkada langsung.
Gagasan serupa kembali mengemuka beberapa bulan kemudian. Pada 5 Desember 2025, dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan pilkada lewat DPRD di hadapan Presiden Prabowo Subianto. (Fajar Ilman)
