Demokrat Terjepit: Pilkada via DPRD Jadi Ujian Konsistensi Menuju Pilpres 2029

fin.co.id - Partai Demokrat kini berada di persimpangan sulit terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Di satu sisi, Demokrat tidak ingin berseteru dengan partai-partai koalisi pemerintah yang tengah mengonsolidasikan kekuasaan. Namun di sisi lain, partai ini harus menjaga kedekatan dengan aspirasi rakyat.

Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, dilema Demokrat bukan sekadar mekanisme pilkada, tapi soal arah besar dan konsistensi orientasi politik partai ke depan.

“Demokrat tidak bisa sepenuhnya melawan arus koalisi pemerintah, tapi juga tidak mungkin mengabaikan suara publik. Terlalu condong ke elite berisiko menjauhkan mereka dari basis pemilih,” kata Arifki dalam keterangan, Selasa, 30 Desember 2025.

Kondisi ini menjadi lebih sensitif karena figur utama Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), diproyeksikan sebagai calon wakil presiden atau presiden pada Pilpres 2029. Sikap frontal yang dianggap mengurangi partisipasi publik dinilai berisiko tinggi bagi citra AHY sebagai figur nasional.

“AHY tidak bisa dibangun sebagai figur nasional dengan melawan aspirasi publik. Modal utamanya adalah penerimaan rakyat, bukan semata restu elite,” ujar Arifki.

Sikap Demokrat yang maju-mundur terkait pilkada via DPRD mencerminkan ketidakpastian orientasi politiknya: apakah tetap populis mendukung pilkada langsung atau mengikuti desain elite demi menjaga posisi dalam koalisi kekuasaan.

Arifki menambahkan, tekanan semakin meningkat dengan dukungan Gerindra terhadap pilkada via DPRD. Partai Demokrat harus berhitung keras karena Pilpres 2029 bukan hanya soal koalisi, tetapi juga legitimasi politik. Tanpa dukungan rakyat, figur sekuat apa pun akan rapuh.

Wacana pilkada via DPRD kini menjadi medan uji bagi Demokrat: memilih aman bersama elite kekuasaan atau mengambil risiko politik demi menjaga kepercayaan rakyat sebagai modal menuju Pilpres 2029.