.png)
fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto bersiap membentuk lembaga baru bernama Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R).
Lembaga ini dirancang khusus untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Rencana pembentukan BP3R disebut akan diresmikan dalam waktu dekat, bahkan ditargetkan rampung dalam bulan ini.
Kehadiran badan baru ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor perumahan akan menjadi salah satu program prioritas utama pemerintahan Prabowo.
Pemerintah menilai skala pembangunan dan renovasi perumahan rakyat ke depan membutuhkan kelembagaan yang lebih kuat, terintegrasi, dan memiliki kewenangan luas.
BP3R akan menjadi lembaga khusus yang fokus mengurai berbagai hambatan klasik di sektor perumahan.
Tugas BP3R nantinya mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari:
-
pengelolaan dan pengambilalihan lahan,
-
percepatan perizinan,
-
penyediaan infrastruktur penunjang hunian, hingga
-
pembiayaan dan manajemen perumahan rakyat berbasis hunian sosial.
Dengan kewenangan lintas sektor tersebut, BP3R diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan rumah rakyat yang selama ini kerap tersendat.
Meski digadang-gadang sebagai solusi percepatan, rencana pembentukan BP3R juga menuai kritik. Pasalnya, sektor perumahan sebelumnya telah diakomodasi oleh sejumlah lembaga dan kementerian.
Saat ini, pemerintah sudah memiliki:
-
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),
-
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera),
-
Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang dibentuk sejak 2021, serta
-
Badan Bank Tanah yang mengelola persediaan dan cadangan lahan.
Dengan banyaknya lembaga tersebut, muncul kekhawatiran akan tumpang tindih kewenangan. Namun pemerintah menegaskan, BP3R justru hadir untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi yang selama ini terpisah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) turut angkat bicara terkait rencana pembentukan BP3R. Ia menilai badan baru ini penting untuk mendukung program perumahan berskala besar di era pemerintahan Prabowo.
