.png)
fin.co.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan adanya sejumlah desa yang dinyatakan hilang setelah diterjang banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera. Dari total desa terdampak, enam di antaranya berada di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.
Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Amran, menjelaskan bahwa di Provinsi Aceh, desa-desa yang terdampak tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, hingga Gayo Lues.
Sementara di Provinsi Sumatera Utara, kondisi serupa ditemukan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
"Terkait dengan desa yang hilang, lokasi di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumut, ada beberapa yang berdasarkan data terakhir di Aceh Tamiang, kemudian di Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo Luwes," ujar Amran saat konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Selasa, 20 Januari 2026.
"Demikian juga yang di Provinsi Sumut, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Data masih sama dengan sebelumnya yang pernah disampaikan," tambahnya.
Di tengah proses pencarian dan pemulihan wilayah terdampak, pemerintah terus melakukan verifikasi terhadap data kerusakan fisik akibat bencana tersebut. Berdasarkan hasil validasi terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 17 Januari 2026, pendataan tahap pertama dan kedua telah dirampungkan.
Tercatat sebanyak 104.622 Kepala Keluarga (KK) mengalami dampak kerusakan rumah dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Kerusakan berat menjadi kategori paling dominan dalam data tersebut.
Berikut rincian hasil validasi rumah terdampak:
- Rusak berat: 36.609 unit
- Rusak sedang: 22.020 unit
- Rusak ringan: 37.552 unit
- Kategori tidak rusak: 8.441 unit
Data hasil penyaringan BPS ini kini menjadi acuan utama bagi kementerian dan lembaga terkait dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Satgas penanganan bencana menyatakan laporan tersebut telah disampaikan kepada BNPB serta Kementerian Perumahan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
"Kita bersumber sepenuhnya pada data BPS. Setelah ada pembaruan atau validasi lanjutan nanti, segera kami sampaikan kembali ke publik," pungkasnya.
Hasyim Ashari/Disway
