.png)
fin.co.id - Pemerintah Malaysia akhirnya buka suara terkait polemik tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disebut masuk ke wilayah Malaysia. Ketiga desa tersebut adalah Desa Kabungalor, Desa Lepaga, dan Desa Tetagas.
Isu ini sebelumnya mencuat setelah Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Makhruzi Rahman, mengungkapkannya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu 21 Januari 2026.
Pernyataan itu langsung memantik perhatian publik karena menyangkut kedaulatan wilayah dan nasib warga perbatasan.
Menanggapi isu tersebut, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia (NRES), Dato’ Sri Arthur Joseph Kurup, memberikan klarifikasi resmi pada Jumat 23 Januari 2026.
Ia menegaskan bahwa perubahan garis batas tersebut bukan keputusan sepihak, melainkan hasil kesepakatan perundingan antara Indonesia dan Malaysia.
Arthur menjelaskan, penetapan batas wilayah itu merupakan bagian dari penyelesaian Outstanding Boundary Problem (OBP), yaitu persoalan batas negara yang selama ini masih abu-abu atau disengketakan.
“Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan pada 18 Februari 2025, setelah proses perundingan teknis yang komprehensif dan transparan selama lebih dari 45 tahun,” ujar Arthur.
Ia menambahkan, kesepakatan ini dilakukan secara harmonis, tanpa prinsip tukar-menukar wilayah, kompensasi politik, maupun hitung-hitungan untung dan rugi antarnegara.
Proses Panjang Dimulai Sejak Era Jokowi
Arthur juga mengungkapkan bahwa komitmen percepatan penyelesaian perbatasan darat di sektor Sabah-Kalimantan Utara (Kaltara) telah disepakati sejak kunjungan kenegaraan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ke Malaysia pada 8 Juni 2023.
Menurutnya, proses perundingan tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Negeri Sabah yang turut aktif sebagai bagian dari delegasi Malaysia.
“Proses perundingan ini melibatkan partisipasi aktif perwakilan Pemerintah Negeri Sabah,” katanya.
